Aset Strategis Tanjung Carat Resmi Disertifikasi Atas Nama Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terima HPL Mozaik 5 dan 6 serta dorong percepatan peta digital guna urai benang kusut sengketa batas wilayah.

PALEMBANG, NUSALY – Legalitas aset raksasa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini memiliki dasar hukum yang semakin kuat. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru resmi menerima Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Mozaik 5 dan Mozaik 6, serta sertifikat elektronik untuk lahan pendukung Pelabuhan Tanjung Carat. Penyerahan dokumen vital ini dilakukan langsung oleh Kanwil ATR/BPN Sumsel di Kantor Gubernur, Selasa (17/3/2026).

Bagi Herman Deru, sertifikasi ini bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa legalitas lahan tidak bisa ditunda. Ia menegaskan, tanpa kepastian titik koordinat dan sertifikat yang valid, pembangunan proyek strategis nasional seperti jalan tol dan pelabuhan akan terus terganjal persoalan klasik: tumpang tindih lahan.

Urai Benang Kusut

Herman Deru menyoroti masih banyaknya sertifikat lama yang berbentuk “peta merah” dan belum terdigitalisasi. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya OPD khusus di tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanahan secara spesifik. Akibatnya, koordinasi sering kali buntu saat muncul persoalan batas wilayah di daerah seperti OKI, OKU Selatan, hingga Musi Banyuasin.

“Ke depan, saya minta peta digital diperkuat. Kita harus bisa melihat perbedaan kondisi wilayah dari waktu ke waktu secara akurat. Di daerah belum ada OPD khusus pertanahan, jadi persoalan yang muncul sangat beragam dan sulit dikoordinasikan secara cepat,” tegas Herman Deru.

Ia juga menyentil persoalan batas wilayah yang kerap bergeser akibat faktor alam. Perubahan ini sering kali memicu konflik administratif jika tidak dipantau melalui sistem pemetaan digital yang presisi. Digitalisasi, bagi Gubernur, adalah harga mati untuk menjaga aset daerah sekaligus melindungi hak milik warga.

Proyek Strategis

Kakanwil ATR/BPN Sumsel, Ir. Rahmat, menjelaskan bahwa sertifikat Mozaik yang diserahkan mencakup luasan 88 hektare dan 81 hektare. Lahan ini masuk dalam kerangka proyek strategis nasional yang akan menjadi tumpuan ekonomi baru di Sumatera Selatan. Saat ini, pihaknya tengah mengebut pengadaan tanah untuk sejumlah ruas jalan tol, termasuk interchange di wilayah Ogan Komering Ilir.

Meski begitu, tantangan di lapangan masih terjal. Masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan dan ketidaksesuaian data teknis menjadi penghambat yang harus segera divalidasi. Dari total 4,7 juta bidang tanah di Sumsel, sebagian besar memang masih menunggu antrean untuk dipetakan secara optimal dalam sistem alih media digital.

Contoh Legalitas

Herman Deru mengapresiasi kerja cepat ATR/BPN yang mulai menerapkan sertifikat elektronik. Kehadiran dokumen digital ini diyakini akan mempersempit ruang gerak mafia tanah dan mempermudah pelacakan aset. Ia ingin pemerintah menjadi motor penggerak dalam tertib administrasi pertanahan agar masyarakat teredukasi untuk segera mengurus sertifikat lahan mereka masing-masing.

“Terima kasih atas kerja cepat dan tepat waktu ini. Pemerintah harus jadi contoh. Untuk urusan sertifikat tanah, jangan ada lagi kata tunda,” pungkasnya. Dengan diterimanya sertifikat ini, tahapan pembangunan fisik di kawasan Tanjung Carat dan sejumlah ruas tol strategis diharapkan bisa melaju tanpa hambatan hukum yang berarti. (desta)