Pemerintah menghadapi tantangan menyusun aturan turunan Putusan MK yang mampu melindungi hak konsumen atas sisa kuota tanpa membebani tarif internet maupun kualitas layanan.
JAKARTA, NUSALY — Aturan turunan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai skema kuota internet menjadi penentu apakah hak konsumen atas sisa kuota dapat terlindungi tanpa membuat tarif layanan telekomunikasi ikut naik. Karena itu, lembaga kajian Catalyst Policy Works meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun regulasi tersebut secara proporsional.
Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, mengingatkan bahwa implementasi Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025 harus disusun secara seimbang. Keseimbangan ini diperlukan agar hak masyarakat terjaga, sementara operator seluler tetap mampu menyediakan layanan berkoneksi stabil dengan harga terjangkau.
“Esensi putusan tersebut adalah memastikan adanya pilihan yang bermakna serta perlindungan yang jelas atas manfaat layanan yang telah dibayar oleh konsumen,” kata Wahyudi dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Putusan MK Tak Melarang Seluruh Kuota Hangus
Wahyudi menjelaskan, Putusan MK tidak melarang secara mutlak seluruh skema kuota hangus. Amar putusan Mahkamah juga tidak mewajibkan seluruh produk paket data internet diubah menjadi skema rollover—yakni skema yang membolehkan sisa kuota terus diakumulasikan ke periode berikutnya.
Hal utama yang ditekankan MK adalah kewajiban operator untuk menyediakan pilihan layanan yang memberi perlindungan atas manfaat kuota yang telah dibayar konsumen. Melalui pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), MK menilai kuota internet yang telah dibayar memiliki nilai ekonomi sehingga merupakan bagian dari manfaat layanan yang menjadi hak pengguna.
Oleh sebab itu, perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui beragam model paket, baik rollover, non-rollover, maupun bentuk inovasi layanan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pola penggunaan masyarakat.
Perlindungan Konsumen Tak Boleh Mengorbankan Keterjangkauan Tarif
Di sinilah dilema mulai muncul. Perlindungan yang lebih besar terhadap sisa kuota internet dinilai tetap harus mempertimbangkan kemampuan operator menjaga kualitas layanan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Apabila sisa kuota terus terakumulasi secara massal, kebutuhan kapasitas jaringan diperkirakan ikut meningkat. Untuk mencegah penurunan kualitas koneksi atau kepadatan jaringan, operator seluler perlu menambah kapasitas melalui penambahan spektrum frekuensi dan pembangunan infrastruktur jaringan.
“Konsekuensinya, tambahan biaya investasi tersebut dapat memengaruhi harga layanan yang dibayar konsumen. Sebaliknya, apabila kapasitas tidak ditingkatkan, terdapat risiko kepadatan jaringan yang dapat menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan,” terang Wahyudi.
Atas dasar itu, keberadaan paket non-rollover dinilai tetap perlu dipertahankan sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat, sepanjang disajikan dengan transparansi masa aktif, notifikasi yang memadai, dan standar perlindungan konsumen yang wajar.
Menata Ulang Standar Layanan Telekomunikasi
Putusan MK tersebut, menurut Catalyst, perlu segera diikuti dengan aturan pelaksana dari Komdigi dan regulator yang mengatur formula tarif, standar informasi paket, serta menetapkan tenggat implementasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi industri maupun konsumen.
Selain pemerintah, operator telekomunikasi juga dinilai perlu menyesuaikan desain produk, materi pemasaran, serta syarat dan ketentuan layanan. Penyesuaian itu penting agar masyarakat memahami sejak awal karakter paket yang dipilih, termasuk masa aktif, perlakuan terhadap sisa kuota, hingga mekanisme pengaduan apabila terjadi sengketa layanan. Langkah ini sekaligus perlu ditopang oleh penguatan literasi digital agar konsumen memahami hak-haknya secara utuh.
Implementasi Putusan MK pada akhirnya tidak hanya akan menentukan bagaimana sisa kuota internet dikelola, tetapi juga akan menjadi penentu keseimbangan antara perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, dan keberlanjutan layanan telekomunikasi di Indonesia. Di titik itulah regulasi turunan yang sedang disusun pemerintah akan menjadi kunci. (*)
