Penyusunan dokumen anggaran daerah kini tidak lagi sekadar memenuhi prasyarat administratif birokrasi. Sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu diwajibkan menyusun formula perencanaan yang responsif gender guna menjamin keadilan distribusi hasil pembangunan.
BATURAJA, NUSALY – Formula pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sering kali terjebak dalam pendekatan makro yang mengabaikan disparitas kebutuhan riil di tingkat tapak.
Guna mengintervensi ketimpangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar asistensi taktis penyusunan dokumen perencanaan di Aula Abdi Praja Pemkab OKU, Baturaja.
Agenda asistensi yang difokuskan pada penguatan kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota ini secara spesifik menyasar para kepala bagian perencanaan dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah intervensi hulu ini dirancang untuk membekali para perencana anggaran agar mampu membedah dan menyusun instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang responsif gender.
Integrasi perspektif gender ke dalam dokumen anggaran dinilai krusial bagi daerah seperti OKU. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan publik—mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, hingga program jaminan sosial—memiliki dampak penetrasi dan spektrum hambatan yang berbeda antara kelompok laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga kelompok lansia.
Ketajaman instrumen
Selama ini, kelemahan mendasar dari eksekusi program di tingkat dinas adalah minimnya data terpilah yang mampu memetakan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
Akibatnya, serapan anggaran daerah yang besar sering kali gagal menyentuh penyelesaian masalah spesifik yang dihadapi kelompok perempuan di sektor domestik maupun produktif perdesaan.
Kepala Dinas PPPA Kabupaten OKU, Iis Wahyu Ningsih, menegaskan bahwa penerapan metode GAP menjadi kunci untuk melacak secara ilmiah di titik mana asimetri kebijakan itu terjadi.
Melalui pisau analisis tersebut, setiap OPD dituntut memformulasikan KAK Responsif Gender agar setiap rupiah yang keluar dari kas APBD memiliki dampak substitusi yang setara dan tepat sasaran.
Guna mempertajam kualitas dokumen perencanaan lokal tersebut, asistensi ini menghadirkan jajaran fasilitator dari Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, yakni Titin Sumarni dan Kepala Bidang PUG-PP Ihwan Mulyawan.
Kehadiran otoritas provinsi ini sekaligus menyelaraskan silsilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tingkat kabupaten agar linear dengan target pembangunan jangka menengah daerah.
“Pengarusutamaan Gender bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan yang berbeda,” ujar Iis Wahyu Ningsih didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan Siti Mariyam.
Akuntabilitas dinas
Penerapan skema PPRG di jajaran Pemkab OKU pada tahun anggaran berjalan ini menuntut adanya komitmen politik yang kuat dari seluruh kepala dinas selaku pengguna anggaran.
Keragaman karakteristik wilayah di OKU—yang memadukan sektor urban Baturaja dengan kawasan agraris pinggiran—memerlukan sensitivitas tinggi dalam penyusunan program jaminan sosial dan kesehatan reproduksi.
Tantangan di lapangan menunjukkan, sinkronisasi antara dokumen analisis gender dan penganggaran sering kali mengalami deviasi saat memasuki tahapan pembahasan bersama legislatif.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas di tingkat batur perencanaan dinilai sebagai langkah preventif agar argumentasi teknis berbasis gender memiliki basis data yang kuat dan tidak mudah digugurkan.
Manajemen Dinas PPPA OKU memastikan, pasca-kegiatan asistensi ini, seluruh rancangan dokumen GAP dan KAK dari masing-masing OPD akan melewati proses verifikasi ketat sebelum diregistrasi ke dalam sistem perencanaan anggaran daerah terpadu.
Keberlanjutan kebijakan
Rampungnya agenda asistensi teknis di Aula Abdi Praja ini memindahkan beban tanggung jawab langsung ke meja kerja masing-masing perangkat daerah.
Efektivitas dari kebijakan pengarusutamaan gender ini tidak lagi diukur dari seberapa banyak aparatur yang mengikuti pelatihan, melainkan dari silsilah kemanfaatan APBD yang dirasakan langsung oleh masyarakat buruh tani perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Inspektorat Kabupaten OKU diharapkan hadir sebagai fungsi pengawas eksternal yang ketat.
Evaluasi berkala terhadap implementasi PPRG di setiap triwulan menjadi instrumen vital guna memastikan tidak ada dinas yang mengabaikan indikator respons gender dalam realisasi anggarannya.
Kemitraan berkelanjutan dengan kelompok masyarakat sipil dan organisasi perempuan di Baturaja juga perlu dibuka sebagai ruang kontrol sosial.
Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci penting agar komitmen politik anggaran yang responsif gender mampu melahirkan keadilan sosial yang substantif di seluruh pelosok Bumi Sebimbing Sekundang. (Jum Radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
