Penyampaian jawaban resmi Bupati Teddy Meilwansyah terhadap pandangan umum fraksi dewan menjadi bukti nyata kuatnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengawal regulasi yang berpihak pada masyarakat
BATURAJA, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menunjukkan komitmen keterbukaan dan keseriusan dalam menyusun regulasi daerah yang berkualitas.
Melalui Rapat Paripurna DPRD OKU yang berlangsung khidmat di Gedung Paripurna DPRD OKU pada Jumat (5/6/2026), Bupati OKU H Teddy Meilwansyah menyampaikan jawaban resmi yang menyeluruh terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan mengenai rancangan peraturan daerah strategis tahun 2026.
Agenda penting ini merupakan kelanjutan dari rapat dua arah yang sebelumnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD OKU H Rudi Hartono.
Sidang paripurna kali ini menandai kematangan komunikasi politik di Bumi Sebimbing Sekundang, di mana eksekutif menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap empat Raperda Eksekutif, dan legislatif memberikan respons balik terhadap satu Raperda Inisiatif DPRD.
Dalam pemaparannya, Bupati OKU H Teddy Meilwansyah secara detail memberikan apresiasi yang tinggi serta jawaban solutif atas masukan konstruktif yang disampaikan oleh juru bicara dari ketujuh fraksi dewan.
Apresiasi keselarasan hukum dan prosedur
Pada bagian awal pemaparannya, Bupati Teddy Meilwansyah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Partai PPP-PKS yang disampaikan oleh juru bicara Tulus Johan Efendi, serta Fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicara Sapriyanto.
Pemerintah daerah menyambut baik persetujuan kedua fraksi tersebut untuk membawa empat Raperda usulan eksekutif ke tahap pembahasan selanjutnya.
Bupati sependapat bahwa proses legislasi ini harus berjalan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tahapan pembentukan produk hukum daerah yang berlaku.
Kerja sama yang erat ini diharapkan mampu menyatukan cara pandang serta menghasilkan regulasi yang aplikatif, sekaligus menghindari terjadinya ketidakselarasan rumusan norma dalam pasal-pasal yang ditetapkan nantinya.
Sambut hangat juga diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh juru bicara Feri Rizki. Menanggapi rekomendasi pembentukan panitia khusus (pansus), Teddy menilai bahwa perbedaan persepsi yang muncul di dalam ruang rapat merupakan bagian dari dinamika positif demi menyempurnaan substansi regulasi dalam rangka membangun daerah.
Langkah nyata program fisik dan kesejahteraan
Menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui juru bicara Suharman, Bupati OKU memaparkan sejumlah rencana kerja konkret dan kepastian alokasi anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat pedesaan.
Terkait usulan kelanjutan pembangunan sarana fisik di Puskesmas Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang—yang meliputi gedung rawat inap, pagar, hingga rumah dinas—pemerintah daerah memastikan telah mengusulkannya melalui Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode tahun anggaran 2024 sampai 2026.
Selain itu, usulan pembangunan pengaman tebing sungai atau bronjong serta pembuatan jembatan skala kecil di Desa Gunung Meraksa telah diakomodasi oleh eksekutif untuk dipertimbangkan masuk dalam rencana Tahun Anggaran 2027. Di sektor kesejahteraan aparatur, Teddy juga membawa kabar baik mengenai kelanjutan perlindungan sosial tenaga kerja.
“Sehubungan dengan saran Anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Gerindra mengenai pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu yang bersumber dari APBD, dapat disampaikan bahwa saat ini usulan tersebut masih dalam proses kajian dan perhitungan. Diharapkan anggarannya dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027,” ujar Teddy memberikan kepastian.
Komitmen kolaborasi dan kedisiplinan birokrasi
Semangat kebersamaan untuk melahirkan peraturan daerah yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik juga tecermin dalam respons bupati terhadap Fraksi Hanura Demokrasi Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicara Sujarwo.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh agar seluruh materi muatan dalam Raperda diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyusunan produk hukum nasional.
Guna memastikan kualitas pembahasan materi berjalan maksimal, Bupati Teddy Meilwansyah secara tegas menyetujui saran dari Fraksi PAN Demokrat yang dibacakan oleh juru bicara Heri Agus Suprianto.
Eksekutif menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah atau dinas pemrakarsa untuk hadir secara langsung tanpa diwakilkan dalam setiap rapat pansus mendatang. Langkah ini diambil agar instansi teknis dapat berperan aktif meneliti pasal demi pasal bersama anggota legislatif.
Komitmen kerja sama yang intensif tersebut juga selaras dengan harapan dari Fraksi Partai Perindo Karya Nusantara yang disampaikan oleh juru bicara Andrian Sembolon.
Pemerintah daerah optimis bahwa melalui semangat gotong royong dan kemitraan yang harmonis antara jajaran pansus DPRD dan perangkat daerah, seluruh masukan berharga akan menjadi modal utama dalam menyempurnakan produk hukum daerah yang sedang digodok.
Mengakhiri penyampaian jawaban resminya, Bupati OKU menyatakan bahwa seluruh tanggapan ini dirumuskan sebagai ikhtiar terbaik untuk memenuhi harapan dewan dan masyarakat.
Terhadap hal-hal teknis yang membutuhkan ruang diskusi yang lebih mendalam, eksekutif siap membahasnya kembali dalam forum rapat panitia khusus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekretariat dewan demi mewujudkan kemajuan pembangunan Kabupaten OKU yang berkelanjutan. (radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
