Bupati Toha Tohet Soroti Belanja Pegawai yang Bengkak dan Minta OPD Stop Anggaran Serampangan

Musrenbang RKPD 2027 jadi momentum pengetatan perjalanan dinas demi selamatkan hak PPPK serta percepatan infrastruktur jalan di Musi Banyuasin.

SEKAYU, NUSALY – Sinyal pengetatan ikat pinggang anggaran mulai digaungkan dari Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Senin (6/4/2026), Bupati Muba HM Toha Tohet SH melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menuntut kedisiplinan total dalam pengelolaan fiskal daerah yang kian terjepit oleh tingginya belanja pegawai serta penurunan dana transfer dari pusat.

Bupati Toha tidak ingin anggaran daerah habis hanya untuk urusan administratif yang tidak menyentuh akar rumput. Ia membidik pos perjalanan dinas sebagai salah satu sektor yang harus diawasi ketat.

Fokus anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mengunci keberlangsungan program prioritas seperti peringatan hari besar nasional dan keagamaan, tanpa mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar aparatur di tingkat bawah.

Menyelamatkan Hak Pegawai di Tengah Krisis Fiskal

Salah satu sorotan tajam dalam forum tersebut adalah angka belanja pegawai yang telah melampaui batas 30 persen dari total postur anggaran daerah. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman serius bagi kelancaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun kesejahteraan tenaga PPPK jika tidak segera dicarikan jalan keluar kreatif.

“Kita harus cari solusi bersama agar belanja pegawai tidak mengorbankan hak-hak mereka sendiri. Jangan lagi ada penggunaan anggaran yang serampangan. Perencanaan harus lebih tajam dan terarah karena tantangan ruang fiskal kita semakin kompleks,” tegas Bupati Toha di hadapan jajaran Forkopimda dan anggota DPRD yang hadir.

Meski dibayangi efisiensi, Bupati Toha menjamin bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi panglima. Konektivitas wilayah dianggap sebagai urat nadi ekonomi yang tidak boleh mati suri, mengingat dampaknya yang instan terhadap mobilitas barang dan jasa di pedesaan.

Akselerasi 22 Program Unggulan

Tema pembangunan tahun 2027 yang mengusung semangat akselerasi diletakkan sebagai mesin penggerak untuk mewujudkan Muba yang maju lebih cepat.

Kepala Bappeda Muba Mursalin menjelaskan bahwa arah kebijakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD ini akan difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui 22 program unggulan.

Mulai dari Program Keluarga Maju untuk menekan kemiskinan, pendidikan gratis, hingga bantuan mobil operasional desa harus mendarat mulus di tangan masyarakat.

Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Adie Martadhiwira turut mengingatkan bahwa RKPD 2027 adalah momentum krusial untuk menyelaraskan gerak daerah dengan prioritas nasional.

Tanpa sinkronisasi yang presisi, keberlanjutan pembangunan di Sumatera Selatan dikhawatirkan akan kehilangan arah di tengah tuntutan publik yang kian dinamis.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci mulai dari Anggota DPRD Sumsel Abusari hingga jajaran pimpinan DPRD Muba. Kehadiran mereka mempertegas dukungan legislatif terhadap langkah berani Bupati Toha dalam melakukan reformasi pengelolaan anggaran di Bumi Serasan Sekate. (heri)