Pemerintah Kabupaten OKU menerima opini tertinggi dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 sekaligus berkomitmen menuntaskan seluruh rekomendasi perbaikan.
PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kembali menorehkan rekor impresif dalam komitmen menjaga kredibilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, otoritas eksekutif bumi sebimbing sekundang tersebut sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan tertinggi dalam sistem audit keuangan negara tersebut diserahkan langsung kepada Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah.
Prosesi penyerahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini berlangsung khidmat di Lantai 3 Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (9/6/2026).
Capaian beruntun ini menegaskan konsistensi jajaran birokrasi di Kabupaten OKU dalam mengadopsi standar akuntansi pemerintahan yang ketat.
Kendati demikian, otoritas daerah memilih untuk tidak jemawa dan tetap menempatkan capaian administratif ini sebagai instrumen evaluasi internal yang berjalan secara berkelanjutan.
Buah kepatuhan administrasi dan lapangan
Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah, menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini merupakan buah dari kerja keras, integrasi, dan komitmen kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Integritas pelaporan tidak hanya diuji dari keselarasan dokumen di atas meja kerja, melainkan juga melalui validasi faktual yang ketat oleh tim auditor di lapangan.
Apresiasi tinggi dialamatkan kepada seluruh jajaran badan, dinas, hingga sekretariat daerah yang mampu menyajikan laporan kegiatan secara transparan dan akuntabel.
Pola kepatuhan ini dinilai menjadi indikator penting bahwa tata kelola birokrasi di Kabupaten OKU terus bergerak ke arah yang semakin sehat, bertanggung jawab, dan bersih dari praktik penyelewengan anggaran.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah yang telah mampu menyajikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara baik kepada tim pemeriksa BPK, baik melalui data administrasi maupun pemeriksaan lapangan,” ujar Teddy Meilwansyah.
Menolak terjebak formalitas administratif
Di balik kepuasan mempertahankan gelar prestisius tersebut, Teddy mengingatkan jajarannya bahwa lembaran piagam WTP bukanlah sebuah tujuan akhir dari roda pemerintahan.
Opini yang diberikan oleh BPK RI pada hakikatnya merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab moral yang berat untuk memastikan bahwa postur APBD benar-benar terkonversi menjadi program kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Pihak Pemkab OKU juga memastikan akan langsung bergerak cepat untuk menyisir dan menindaklanjuti setiap rekomendasi kecil yang disertakan oleh tim auditor BPK RI Sumsel.
Langkah responsif ini diambil guna menyempurnakan sistem pengendalian internal serta menutup rapat setiap celah potensi pemborosan anggaran fiskal di masa mendatang.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Bupati OKU menegaskan filosofi penggunaan anggaran daerah.
Melalui spirit penataan keuangan yang matang ini, Pemkab OKU optimistis dapat terus menyelaraskan antara ketertiban administrasi hukum dengan akselerasi pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok wilayah Ogan Komering Ulu. (radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
