Dilema Kesejahteraan dan Independensi Pers di Aceh Singkil

ACEH SINGKIL, NUSALY — Pengurus Daerah Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan aspirasi terkait penataan ulang alokasi anggaran kemitraan media untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas minimnya dukungan operasional bagi jurnalis lokal yang bertugas di wilayah tersebut sepanjang tahun 2025.

Ketua SWI Aceh Singkil, Yudi Sagala, menjelaskan bahwa aspirasi ini muncul dari kebutuhan mendesak para jurnalis di tingkat akar rumput. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil menyusun standar bantuan biaya pemberitaan yang lebih proporsional, guna menopang produktivitas karya jurnalistik dalam mendukung pembangunan daerah.

Usulan Tata Kelola Satu Pintu

Dalam aspirasi lokal tersebut, SWI Aceh Singkil menyarankan agar pengelolaan dana kemitraan media dipusatkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Sentralisasi ini dinilai sebagai solusi administratif agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dengan agenda protokoler pimpinan daerah yang dikelola oleh bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

“Usulan kami adalah fokus pada efisiensi. Jika dikelola oleh Diskominfo, koordinasi teknis terkait publikasi pembangunan akan lebih sinkron dan profesional,” ujar Yudi Sagala, Sabtu (27/12/2025). Selain itu, ia juga mendorong adanya ruang bagi media lokal untuk berpartisipasi dalam publikasi iklan layanan masyarakat pada momentum hari besar nasional dan keagamaan.

Menjaga Marwah Kontrol Sosial

Meskipun menyuarakan penguatan dukungan finansial, pengurus daerah SWI menekankan bahwa kemitraan tersebut tidak boleh mengintervensi independensi pers. Jurnalisme di daerah tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai pilar keempat demokrasi, termasuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

“Nuansa kritik dalam karya jurnalistik adalah pengingat yang wajar dalam sistem pemerintahan. Selama berbasis fakta dan jauh dari hoaks, hal itu justru diperlukan untuk kemajuan pembangunan Aceh Singkil ke depan,” tambah Yudi.

Ia berharap adanya ruang diskusi rutin antara pimpinan daerah dan awak media untuk menyelaraskan isu-isu sentral tanpa mencederai integritas masing-masing pihak.

Hingga kini, aspirasi dari pengurus daerah tersebut masih menjadi diskursus internal di lingkungan Pemkab Aceh Singkil. Tantangan keterbatasan APBK di tingkat kabupaten sering kali menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menentukan prioritas alokasi anggaran kemitraan dengan media massa.

***