Langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendalami kasus warga Muara Enim yang terlantar di Kamboja menjadi alarm keras bagi pengawasan jalur ketenagakerjaan luar negeri yang kian rentan manipulasi.
PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat menindaklanjuti laporan mengenai adanya seorang warga asal Kabupaten Muara Enim yang terlantar di Kamboja.
Pemerintah daerah kini menggandeng Dinas Tenaga Kerja untuk mengusut tuntas rantai pemberangkatan korban guna mengungkap pihak atau lembaga penyalur yang bertanggung jawab di balik petaka tersebut.
Kasus ini menambah panjang daftar pekerja migran Indonesia yang terjebak di Asia Tenggara akibat bujuk rayu sindikat penempatan kerja nonprosedural.
Penelusuran menyeluruh dari hulu hingga ke hilir menjadi prioritas utama agar pola penyaluran ilegal yang kerap memanfaatkan celah kelengahan warga di daerah dapat segera diputus.
Modus penipuan rute negara tujuan
Kasus yang menimpa warga Muara Enim ini terindikasi kuat menggunakan modus pengalihan rute negara tujuan untuk mengelabui korban dan otoritas imigrasi.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan bahwa penyelidikan mendalam sedang berjalan untuk memetakan bagaimana korban yang awalnya dijanjikan berangkat menuju Thailand justru berakhir terdampar di Kamboja.
Pemerintah daerah memberikan atensi penuh untuk melacak legalitas agen penempatan yang mengoordinasikan keberangkatan tersebut.
Penegakan aturan dan pelacakan dokumen administrasi di dalam negeri menjadi langkah awal yang krusial sebelum melangkah ke pemetaan jaringan internasional.
”Jadi nanti kita cek secepatnya dengan Dinas Tenaga Kerja. Dia lewat lembaga apa? Karena katanya dia ada penyalurnya, waktu itu ke Thailand kata dia, kan?” ujar Herman Deru saat memberikan keterangan di Palembang, Jumat (29/5/2026).
Pentingnya korespondensi diplomatik
Investigasi mendetail mengenai kronologi keberangkatan menjadi kunci utama untuk mengurai benang kusut sindikat ini.
Herman Deru menegaskan bahwa komunikasi intensif dan korespondensi dengan otoritas terkait mutlak diperlukan demi mengetahui celah hukum yang dimanfaatkan oleh lembaga penyalur tersebut hingga bisa memindahkan korban menyeberangi perbatasan negara secara sepihak.
”Ini harus didalami, harus koresponden. Lembaga apa itu yang bisa membawa dia ke Thailand sehingga dia terdampar di Kamboja?” tutur Deru.
Meski menghadapi kendala birokrasi lintas batas negara, Pemprov Sumsel memastikan akan mengupayakan segala jalur penyelamatan yang memungkinkan.
Komitmen pemulangan warga yang sedang mengalami kesulitan di luar negeri tersebut akan diupayakan berjalan secepat mungkin dengan berkoordinasi bersama instansi diplomatik vertikal.
Validasi dokumen perjalanan
Di sisi lain, hambatan terbesar dalam pemulangan pekerja migran nonprosedural dari luar negeri sering kali terletak pada aspek kelengkapan administrasi identitas.
Oleh karena itu, pihak Pemprov Sumsel meminta pihak keluarga korban untuk proaktif menjalin komunikasi dan bertukar data dengan Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Koordinasi yang kuat dari pihak keluarga sangat krusial untuk memastikan akurasi data primer korban di lapangan. Pemprov Sumsel membutuhkan kepastian mengenai nama lengkap, kecocokan identitas asli, dan yang paling utama adalah status keberadaan paspor fisik milik korban yang ditahan atau hilang di luar negeri.
”Pesan untuk keluarganya, terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, baik Kabupaten maupun Provinsi. Agar tahu betul nama, identitas, dan yang paling penting paspornya. Bagaimana kita nak membalikkannya kalau paspornya enggak karuan?” kata Deru menandaskan pentingnya aspek legalitas dokumen dalam memuluskan proses repatriasi. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
