DPRD Ogan Ilir Dorong Penguatan Kolaborasi Lewat Forum Sespim Polri

Hadir dalam penelitian Sespim Lemdiklat Polri di Mapolres Ogan Ilir, perwakilan DPRD menekankan pentingnya harmoni di tubuh Forkopimda. Sinergi ini dianggap kunci utama menjaga stabilitas daerah.

OGAN ILIR, NUSALY – Sinergi antara wakil rakyat dan aparat keamanan menjadi isu sentral dalam pertemuan di Mapolres Ogan Ilir, Rabu (28/4/2026). Anggota DPRD Ogan Ilir hadir memenuhi undangan Kapolres AKBP Bagus Suryo Wibowo guna memberikan masukan strategis dalam rangkaian penelitian Sespim Lemdiklat Polri.

Hadir dalam forum tersebut Ketua Fraksi PKS, Eko Satria Asnan, serta Royatuddin dari Fraksi Partai Gerindra. Kehadiran mereka membawa misi penting: memastikan kebijakan keamanan di level daerah sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Eko Satria Asnan secara spesifik menyoroti aspek kepemimpinan dan manajemen organisasi kepolisian. Baginya, wajah keamanan di Ogan Ilir sangat bergantung pada seberapa erat kolaborasi yang terjalin antarinstansi.

“Harapan kami, pemimpin Polri ke depan makin mempererat kolaborasi dalam wadah Forkopimda. Hubungan yang nyambung antara polisi, pemerintah daerah, dan DPRD itu sangat krusial,” tegas Eko di sela-sela diskusi.

Kunci Stabilitas

DPRD Ogan Ilir memandang stabilitas wilayah sebagai syarat mutlak agar program strategis—baik dari pusat maupun daerah—bisa berjalan tanpa gangguan. Harmonisasi ini diyakini bakal menciptakan rasa aman yang nyata bagi warga Bumi Caram Seguguk.

Saran dan masukan yang dilemparkan para legislator ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Polri dalam mencetak pemimpin yang adaptif. Eko menambahkan, koordinasi yang solid hingga ke elemen masyarakat bawah akan menjadi benteng kuat bagi kemajuan Ogan Ilir ke depan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana cair dan penuh kekeluargaan ini menjadi bukti bahwa komunikasi lintas sektoral terus dijaga. Lewat forum penelitian ini, DPRD Ogan Ilir menegaskan peran aktifnya dalam mengawal terciptanya iklim daerah yang kondusif melalui penguatan kapasitas kepemimpinan aparat penegak hukum. (dhi)