DPRD Sumsel Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Dorong Inovasi PAD dan Digitalisasi Birokrasi secara Total

Legislatif memberikan catatan strategis mulai dari percepatan sistem digital di seluruh OPD hingga wacana retribusi bibit bersertifikasi pada lahan perkebunan seluas 2,8 juta hektare demi mendongkrak kemandirian fiskal daerah.

PALEMBANG, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menyampaikan dokumen rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (27/4/2026), parlemen menekankan bahwa rekomendasi ini adalah instrumen evaluasi menyeluruh untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam. Rekomendasi strategis legislatif ini dibacakan oleh anggota Fraksi PKB, Elvira Novianti, di hadapan Gubernur Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, serta seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam laporannya, Elvira menegaskan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan. Di bidang pemerintahan, sorotan tajam diarahkan pada perlunya terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD mendesak pemerintah provinsi untuk meninggalkan pola lama dan lebih kreatif menggali potensi pendapatan, khususnya melalui optimalisasi retribusi dan pemanfaatan aset daerah, tanpa harus menambah beban ekonomi masyarakat.

“Peningkatan PAD adalah keharusan, namun kreativitas birokrasi dalam menggali potensi lokal melalui aset daerah harus dikedepankan,” ungkap Elvira.

Urgensi Digitalisasi dan Kinerja OPD

Selain PAD, penguatan kelembagaan melalui percepatan digitalisasi administrasi menjadi poin krusial. DPRD mendorong integrasi manajemen data secara digital di Sekretariat Daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta akurasi dalam setiap pengambilan keputusan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut menjadi perhatian serius. Legislatif menilai pemerataan infrastruktur dan literasi digital di Sumatera Selatan masih belum optimal, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa transformasi digital yang merata, birokrasi akan terus terjebak dalam kelambanan dan inefisiensi,” tegasnya.

DPRD juga memberikan catatan kritis terhadap persoalan klasik, yakni serapan anggaran yang belum maksimal di sejumlah OPD. Fenomena ini dinilai sebagai indikator masih lemahnya kualitas perencanaan serta eksekusi program di lapangan.

Evaluasi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Masuk ke sektor produktif, DPRD Sumsel mulai “menguliti” program pertanian, khususnya evaluasi terhadap program cetak sawah. Parlemen memandang perlu adanya peninjauan menyeluruh untuk mengurai kendala di lapangan agar program ini benar-benar meningkatkan produktivitas petani secara nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.

Di sektor perkebunan, DPRD melemparkan wacana berani mengenai penarikan retribusi dari bibit bersertifikasi. Mengingat luas perkebunan di Sumsel yang mencapai sekitar 2,8 juta hektare, potensi ekonomi dari sertifikasi bibit ini dianggap sebagai peluang besar yang belum tergarap maksimal untuk memperkuat PAD.

Namun, DPRD mengingatkan bahwa sebelum bicara pendapatan, penguatan pengawasan adalah kunci. Saat ini, jumlah tenaga pengawas bersertifikasi dinilai sangat jomplang dibandingkan luas wilayah perkebunan di Sumsel. Karena itu, DPRD merekomendasikan penambahan tenaga pengawas serta alokasi anggaran khusus untuk pelatihan dan sertifikasi pengawas lapangan guna mencegah kebocoran pendapatan dan pelanggaran aturan.

Menanggapi rentetan rekomendasi tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap catatan legislatif. “Seluruh rekomendasi ini akan kami integrasikan dalam perencanaan pembangunan ke depan dengan langkah-langkah yang konkret, terukur, dan akuntabel,” pungkas Deru. (***)