Reses DPRD Sumsel Ungkap Persoalan Klasik, Infrastruktur dan Stunting Jadi Sorotan Utama

PALEMBANG, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan perannya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Melalui Rapat Paripurna XX (20) Tahun 2025, para anggota dewan membeberkan temuan dari masa reses, mengungkap bahwa persoalan klasik di tengah masyarakat tak kunjung teratasi, dari infrastruktur hingga isu-isu sosial yang mendesak.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, ini menjadi forum untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan di 10 Daerah Pemilihan (Dapil) se-Sumsel.

Infrastruktur: Persoalan Abadi di Pelosok Desa

Para juru bicara Dapil secara bergantian menyoroti permasalahan infrastruktur dasar yang masih menjadi keluhan terbesar. Juru Bicara Dapil V, Atthahirah Putri Lestari, S.E, mengungkapkan kondisi jalan provinsi dan desa yang rusak parah menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Hal senada juga disampaikan juru bicara Dapil VI, M. Muaz Ar Rifqi, yang menyebut jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang tidak berfungsi masih menjadi kendala utama.

“Warga meminta pemerintah provinsi agar memprioritaskan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar, karena ini menyangkut aksesibilitas, mobilitas, dan aktivitas ekonomi mereka sehari-hari,” tegas Rifqi.

Di Musi Rawas, juru bicara Dapil VIII, Rica Novlianty, juga menyoroti jalan Sekayu–Musi Rawas yang rusak parah. Sementara juru bicara Dapil IX, Andi Rizkyansyah, melaporkan banyak jalan antar desa dan kabupaten di Muba yang butuh segera diaspal, di samping masalah listrik yang “byarpet” dan jaringan telekomunikasi yang lemah.

Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Masih Terbatas

Laporan reses juga membeberkan berbagai kekurangan di sektor pelayanan dasar. Rica Novlianty menyebutkan kondisi sekolah menengah kejuruan (SMK) di Lubuklinggau yang kekurangan laboratorium dan ruang kelas. Sementara keluhan yang paling sering datang dari sektor kesehatan adalah Puskesmas dan Poskesdes yang kekurangan dokter dan bidan.

“Keluhan paling sering datang dari warga desa yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat layanan kesehatan dasar,” ungkap Atthahirah.

Selain itu, persoalan stunting juga mencuat sebagai ancaman serius, terutama di wilayah terpencil yang minim jangkauan layanan pemerintah.

Dorongan Ekonomi dan Permasalahan Lahan

Para petani di berbagai daerah masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan dukungan pemasaran. Mereka juga menanti bantuan alat dan mesin pertanian. Juru bicara Dapil IX, Andi Rizkyansyah, menyoroti satu isu besar yang menimbulkan keresahan: status kawasan hutan yang membelit sejumlah desa.

“Warga hidup dalam ketidakpastian karena lahan yang mereka kelola turun-temurun masih berstatus kawasan hutan. Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait untuk penataan ulang tata batas,” tegasnya.

Pada penutup rapat paripurna, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, bersama Wakil Ketua Ilyas Panji Alam dan Raden Gempita, serta disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, melakukan penandatanganan keputusan DPRD. Langkah ini menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan diteruskan sebagai rujukan pembangunan berkelanjutan di Sumsel. ***