Efek Konflik Timur Tengah Jadi Alasan Pemprov Sumsel Godok Opsi WFH ASN

Sekda Sumsel Edward Candra siapkan langkah antisipasi lonjakan beban subsidi BBM melalui skema penghematan energi di lingkungan perkantoran.

PALEMBANG, NUSALY – Eskalasi konflik global di Timur Tengah antara Israel-Amerika Serikat dan Iran mulai memicu alarm kewaspadaan di daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini tengah menyiapkan skenario penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui opsi Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diproyeksikan sebagai bantalan guna menekan konsumsi energi domestik di tengah ancaman meroketnya harga minyak dunia yang bisa menjebol plafon subsidi nasional.

Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah terus memantau dinamika global tersebut sembari menunggu komando resmi dari Jakarta. Meski skema bekerja dari rumah baru akan dibahas secara mendalam usai libur Lebaran, sinyal efisiensi sudah mulai diperketat di seluruh lini perkantoran pemerintah.

Menunggu Komando Pusat

Pemprov Sumsel menyadari bahwa ketergantungan pada energi fosil sangat rentan terhadap guncangan geopolitik. Namun, Edward menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan diputuskan secara gegabah. Pihaknya masih menghitung rasio penghematan harian yang mungkin didapat jika mobilitas kendaraan dinas dikurangi secara signifikan.

“Iya, kita masih menunggu arahan untuk WFH. Nanti dibahas segera setelah Lebaran sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat. Kita belum tahu berapa persen efisiensi yang bisa dilakukan dari rata-rata harian, jadi kita tunggu dulu regulasi resminya,” ujar Edward Candra, Jumat (20/3/2026).

Sejauh ini, budaya hemat energi sebenarnya bukan barang baru di lingkungan Pemprov Sumsel. Pembatasan perjalanan dinas dan pengetatan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan sudah berjalan sebagai bagian dari efisiensi anggaran rutin, bukan sekadar respons terhadap krisis di Timur Tengah.

Ketahanan Anggaran

Upaya menekan konsumsi BBM ini dipandang sebagai langkah penyelamatan anggaran yang strategis. Edward menilai, setiap liter bahan bakar yang berhasil dihemat akan memberikan ruang napas bagi kapasitas energi nasional. Oleh karena itu, penghematan energi di perkantoran akan ditingkatkan levelnya dari sekadar imbauan menjadi kebijakan yang lebih terstruktur.

“Pembatasan penggunaan kendaraan untuk perjalanan dinas dan penghematan energi kantor sebenarnya sudah kita lakukan sebelum ini. Tapi ke depan, ini akan lebih disinkronkan dengan kebijakan pusat untuk menghadapi dampak ekonomi global,” tambahnya.

Langkah antisipasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kecolongan saat harga energi dunia benar-benar bergejolak. Dengan menyiapkan infrastruktur WFH sejak dini, Pemprov Sumsel berupaya memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga tanpa harus “membakar” anggaran lebih banyak di jalan raya. (desta)