Rantai Distribusi Panjang Masih Jadi Kendali Harga MinyaKita di Palembang

PALEMBANG, NUSALY — Menjelang bulan suci Ramadan 2026, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Palembang mulai menjadi atensi serius otoritas keamanan dan pangan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim gabungan pada Selasa (3/2/2026), ditemukan indikasi harga minyak goreng bersubsidi, MinyaKita, yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat rantai distribusi yang terlalu panjang.

Tim yang terdiri dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel, Badan Pangan Nasional, dan Bulog menyisir dua titik vital, yakni Pasar Lemabang dan Pasar KM 5 Palembang. Fokusnya adalah memastikan pasokan beras, telur, gula pasir, hingga minyak goreng tidak mengalami kelangkaan maupun lonjakan harga yang bersifat spekulatif.

Persoalan Rantai Pasok

Temuan paling krusial dalam sidak kali ini adalah disparitas harga MinyaKita di tingkat pengecer. Di Pasar Lemabang, petugas menemukan pedagang yang menjual produk tersebut seharga Rp 18.000 per liter, jauh di atas ketetapan HET sebesar Rp 15.700 per liter.

Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa pedagang tersebut memperoleh pasokan dari pihak ketiga atau penyalur non-formal (pengampas). Hal ini membuat harga perolehan sudah tinggi sejak awal, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga jual ke konsumen guna menutupi margin keuntungan.

Kasubdit Indagsi Kompol Khoiril menegaskan, pihaknya akan menelusuri alur pasokan tersebut. Idealnya, pengecer mendapatkan akses ke distributor pertama atau kedua agar harga tetap berada di bawah plafon HET. “Kami mendorong para pedagang kecil untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa legalitas tersebut, mereka sulit mengakses distributor resmi dan akhirnya terjebak dalam distribusi yang terlalu panjang,” kata Khoiril.

Edukasi di Balik Penindakan

Senada dengan kepolisian, Ketua Satgas Saber Pangan dari Badan Pangan Nasional Jan Piter Sinaga menekankan bahwa pendekatan yang diambil saat ini lebih pada pembinaan dan perbaikan alur logistik daripada sekadar penindakan hukum.

“Kami tidak menyalahkan pedagang secara langsung karena mereka mendapatkan barang dari tangan ketiga. Fokus kami bersama Satgas Pangan Ditreskrimsus adalah memetakan kembali alur distributor. Jika alur distribusi bisa dipangkas, harga di tingkat konsumen secara otomatis akan kembali normal,” tutur Jan Piter.

Pemerintah juga menggandeng Bulog untuk mempermudah akses pedagang pasar terhadap pasokan resmi. Keberadaan NIB bagi pedagang pasar menjadi kunci agar program subsidi pemerintah tepat sasaran. Dengan begitu, margin yang selama ini “hilang” di perantara dapat dialokasikan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Penjagaan stabilitas pangan menjelang Ramadan di Palembang kini tidak hanya bergantung pada stok di gudang, tetapi sejauh mana otoritas mampu memangkas dominasi spekulan di rantai tengah distribusi. Konsistensi sidak dan kemudahan akses legalitas usaha bagi pedagang pasar diharapkan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi daya beli masyarakat Sumsel dalam menghadapi masa puncak konsumsi mendatang.

(desta)