Ikhtiar Akademisi STIE Aprin Membedah Aset Tidur demi Kedaulatan Fiskal Ogan Komering Ilir

KAYUAGUNG, NUSALY — Di balik jendela gedung Ruang Bende Seguguk II, Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), terbentang lanskap wilayah yang sangat luas namun penuh tantangan administratif. Rabu (28/1/2026), sebuah pertemuan strategis berlangsung dengan nuansa yang berbeda dari biasanya. Rombongan pakar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin Palembang hadir membawa “batu bata” pemikiran untuk memperkuat fondasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKI.

Bagi Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, mengelola wilayah dengan luas administratif mencapai 17.071,33 kilometer persegi adalah tentang menyeimbangkan antara potensi masif dan kompleksitas birokrasi.

Skala administratif ini memiliki bobot yang tidak main-main; luas wilayah OKI melampaui negara berdaulat Timor Leste (±15.007 km²), serta berkali-kali lipat lebih luas dari Singapura (±734 km²) dan Brunei Darussalam (±5.765 km²).

Di atas lahan seluas 1,7 juta hektar ini, terdapat potensi pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang memerlukan sentuhan manajerial berbasis riset agar tidak menguap menjadi potensi yang mubazir.

“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan riset dan analisis akademik agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata. Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti STIE Aprin menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan serta pengelolaan PAD,” ungkap Muchendi di hadapan tim pakar.

Aset Kementerian

Dalam materi strategis yang dikembangkan oleh tim STIE Aprin Palembang, terungkap sebuah fokus yang memiliki nilai strategis tinggi, yakni optimalisasi pemanfaatan tanah pengelolaan Kementerian PUPR.

Selama ini, aset-aset negara yang dikelola kementerian pusat di daerah sering kali dipandang sebagai entitas yang terpisah dari kepentingan fiskal lokal.

Lahan di sekitar proyek infrastruktur, sempadan irigasi, atau kawasan penyangga jalan tol sering kali “menganggur” secara produktif karena minimnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Pakar Kehumasan STIE Aprin Palembang, Rulius Surahman, menegaskan bahwa keterlibatan akademisi dalam hal ini adalah upaya untuk memberikan kontribusi konkret terhadap kebijakan publik yang berorientasi jangka panjang.

“Ini bukan sekadar audiensi formal. Kami melihat adanya ruang konkret bagi akademisi untuk berkontribusi langsung dalam penguatan kebijakan publik, terutama dalam optimalisasi PAD,” tegas Rulius.

Pendekatan yang dibawa STIE Aprin adalah memposisikan universitas sebagai mitra strategis yang mampu memetakan potensi ekonomi secara komprehensif.

Melalui riset ilmiah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi mana aset yang bisa dikerjasamakan untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus menambah beban pajak baru bagi masyarakat. Ini adalah inti dari kedaulatan ekonomi daerah yang bermartabat dan berbasis pada ilmu pengetahuan.

Landasan Multidisiplin

Bobot intelektual dari kolaborasi ini terlihat dari profil tim yang diterjunkan STIE Aprin. Kerja sama ini tidak hanya melibatkan ekonom, melainkan sebuah konsorsium ahli untuk membedah masalah dari berbagai sudut pandang teknis.

Di sana hadir Dr. Yuliza, SE., M.Si., MM., CPHRM sebagai pakar ekonomi dan SDM yang membedah efisiensi anggaran, serta Prof. Dr. Zaidan, M.Si yang memberikan bobot pada analisis kebijakan publik dan legalitas formal.

Selain itu, tim ini juga diperkuat oleh Trisno Okonisator dan Umar Hendri yang bertindak sebagai pakar komunikasi guna menyusun narasi kebijakan agar dapat diterima oleh publik dengan baik.

Keterlibatan Salim Kosim sebagai pakar kerja sama menunjukkan bahwa STIE Aprin tidak hanya memberikan teori di atas kertas, tetapi juga menyediakan jembatan untuk implementasi antar-lembaga yang sering kali menjadi hambatan utama dalam tata kelola di daerah.

Secara teknokratis, inisiatif ini berkelindan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU ini menuntut setiap daerah untuk kreatif meningkatkan kapasitas fiskalnya agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.

Namun, kreativitas tersebut harus memiliki dasar akademik agar tidak terjebak dalam kebijakan yang bersifat spekulatif. Kehadiran jajaran Pemkab OKI, mulai dari Staf Ahli Aris Panani hingga Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) H. Reswandi, menandakan bahwa eksekutif mulai membuka diri terhadap metodologi evidence-based policy.

Transformasi Digital

Salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut adalah kebutuhan akan data yang terukur dan valid. Di wilayah seluas 1,7 juta hektar, pengawasan terhadap objek pajak secara manual adalah hal yang mustahil untuk dilakukan secara efektif.

Rulius Surahman menambahkan bahwa riset dan kajian ilmiah akan membantu memetakan potensi ekonomi lokal secara lebih transparan. Hal ini berarti, ke depannya, manajemen PAD di Ogan Komering Ilir harus mengarah pada digitalisasi yang terintegrasi.

Setiap jengkal tanah pengelolaan kementerian yang dioptimalkan harus masuk ke dalam sistem pendataan digital. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan leakage atau kebocoran potensi pendapatan yang sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan atau ketiadaan data pemanfaatan lahan terkini.

Dengan data yang presisi hasil riset akademisi, Kabupaten OKI dapat memiliki proyeksi anggaran yang lebih stabil untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik hingga ke wilayah pelosok yang selama ini sulit dijangkau.

Sinergi ini juga melibatkan peran aktif dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kesbangpol OKI, yang dalam audiensi tersebut diwakili oleh Sari Dewi Naintina Septi. Keterlibatan lintas sektoral ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah adalah kerja kolektif yang membutuhkan stabilitas wilayah dan komunikasi yang baik antara pemerintah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kemandirian Terukur

Pertemuan di Ruang Bende Seguguk II merupakan langkah awal yang krusial. Tantangan sesungguhnya bagi STIE Aprin dan Pemkab OKI adalah bagaimana mentransformasi draf kajian tersebut menjadi kebijakan nyata yang memberikan dampak signifikan pada kas daerah.

Bupati Muchendi Mahzareki secara tegas menyatakan keterbukaan pemerintah daerah terhadap masukan akademik sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan strategis.

Fenomena di Ogan Komering Ilir ini menjadi representasi bagaimana sebuah daerah di Sumatera mencoba lepas dari bayang-bayang ketergantungan dana pusat melalui jalur intelektual. Mengoptimalkan aset negara yang ada di daerah bukan hanya soal mencari tambahan materi, melainkan soal kedaulatan wilayah dan keberanian untuk menata ruang secara lebih produktif demi kepentingan masyarakat luas.

Keberhasilan kolaborasi ini akan menjadi rujukan bagi kabupaten lain di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah luas dan aset nasional yang melimpah. Kemandirian fiskal Ogan Komering Ilir kini sedang dipertaruhkan di atas meja riset para akademisi STIE Aprin, demi menjamin pembangunan yang merata hingga ke ujung perairan dan daratan terdalam di Bumi Bende Seguguk.

(dhi)