Mencari Wajah Baru Birokrasi di Balik Gelar Akademik Aparatur

PALEMBANG, NUSALY — Upaya transformasi pelayanan publik di Kota Palembang kini memasuki fase krusial yang menyasar jantung birokrasi: kapasitas intelektual aparaturnya. Melalui program prioritas “Palembang Cerdas“, Pemerintah Kota Palembang secara resmi mulai mensosialisasikan skema beasiswa pendidikan Strata 1 (S1) yang dikhususkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (3/2/2026). Langkah ini menjadi pertaruhan penting untuk menginjeksi nalar akademik ke dalam sistem pelayanan yang kian dituntut lincah di tengah disrupsi digital dan kompleksitas sosial kota.

Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang Akhmad Bastari, saat membuka sosialisasi tersebut, menekankan pentingnya keadilan akses dalam pengembangan kapasitas ini. Menurutnya, hak untuk mengenyam pendidikan tinggi tidak boleh menjadi dominasi pejabat di lingkaran elite, melainkan harus menyentuh hingga ke unit kerja terkecil di seluruh perangkat daerah. Tujuannya jelas: menciptakan standar pelayanan yang merata, mulai dari kantor dinas di pusat kota hingga loket pelayanan di kelurahan pinggiran.

”Peluang ini tidak selalu datang dua kali. Penting bagi kita untuk memastikan pemanfaatannya dilakukan secara adil dan terbuka. Jangan sampai terjadi kesenjangan kesempatan dalam pengembangan kapasitas ini,” ujar Bastari.

Paradoks Belanja Pegawai dan Indeks Kompetensi

Secara historis, belanja pegawai dalam APBD Kota Palembang sering kali menyerap porsi yang dominan, terkadang melampaui alokasi untuk belanja modal infrastruktur publik. Tingginya angka belanja ini idealnya berbanding lurus dengan kualitas layanan. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan disparitas; anggaran besar terserap untuk gaji dan tunjangan, namun keluhan warga terkait kelambanan prosedur masih kerap terdengar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sektor Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Muhammad Yanurpan Yany menjelaskan bahwa program beasiswa ini bukan sekadar upaya meningkatkan kualifikasi di atas kertas. Pendidikan S1 diarahkan agar ASN memiliki kerangka berpikir (framework) yang lebih sistematis dalam memecahkan persoalan. Di era sekarang, ASN tidak lagi bisa hanya mengandalkan kemahiran teknis yang statis. Mereka membutuhkan landasan teoretis untuk melakukan inovasi kebijakan yang akuntabel.

Namun, pengamat kebijakan publik mengingatkan adanya risiko over-educated tetapi under-performed. Kondisi ini terjadi ketika gelar akademik bertambah, namun budaya kerja tetap terjebak dalam pola lama yang kaku dan prosedural. Tantangan bagi Pemkot Palembang adalah memastikan bahwa gelar S1 ini berbanding lurus dengan kenaikan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN).

Risiko Formalitas dan Jebakan Karier Pascakelulusan

Salah satu isu sensitif dalam beasiswa sektor publik di Indonesia adalah fenomena “penyesuaian ijazah” yang sering kali hanya dijadikan alat untuk mengejar kenaikan pangkat atau penyesuaian gaji. Jika motivasi utama ASN mengikuti program ini hanya untuk keuntungan administratif pribadi, maka tujuan luhur reformasi birokrasi akan kandas.

Tanpa adanya mekanisme penempatan yang relevan (right man on the right place), investasi besar dari APBD ini dikhawatirkan menguap begitu saja. Data dari berbagai studi reformasi birokrasi menunjukkan bahwa ASN yang mendapatkan keahlian baru namun dikembalikan ke jabatan yang tidak relevan akan mengalami degradasi motivasi secara drastis.

Misalnya, seorang staf yang mengambil studi Manajemen Pelayanan Publik namun kembali ditugaskan pada bagian administratif yang bersifat klerikal tidak akan bisa memberikan kontribusi maksimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara profil lulusan dengan desain organisasi (SOTK) menjadi tugas berat bagi BKPSDM dan Diskominfo Palembang.

Menagih Janji Kualitas Pelayanan Publik

Bagi warga Palembang, program “Palembang Cerdas” adalah janji yang harus ditagih dampaknya. Sebagai pembayar pajak yang mendanai pendidikan para aparaturnya, publik berhak menuntut efisiensi. Pertanyaannya kemudian: apakah setelah program ini berjalan, pengurusan perizinan akan lebih singkat? Apakah inovasi di tingkat akar rumput akan bermunculan untuk memangkas birokrasi yang berbelit?

Pemerintah Kota Palembang melalui instansi terkait berkomitmen untuk mengawal implementasi program ini hingga tahap evaluasi pascakelulusan. Keberlanjutan program ini akan diuji oleh waktu; apakah ia akan melahirkan kelas menengah birokrat yang inovatif dan solutif, ataukah hanya menambah deretan panjang pejabat yang sekadar mengganti papan nama di meja kerjanya dengan gelar baru yang mentereng.

Kedaulatan pelayanan publik hanya bisa dicapai jika para pelayannya telah berdaulat secara pikir. Inilah wajah birokrasi masa depan yang sedang coba ditenun oleh Pemerintah Kota Palembang—sebuah birokrasi yang tidak hanya mahir mengetik laporan, tetapi juga tajam dalam memberikan solusi bagi jeritan warga di lapangan. Publik kini menanti langkah nyata, bukan sekadar ijazah yang dibungkus dalam retorika sosialisasi.

(desta)