Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Kamis, 19 Februari

Posisi hilal belum terlihat di 96 lokasi pengamatan dari Papua hingga Aceh sehingga pemerintah memutuskan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

JAKARTA, NUSALY – Pemerintah melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026). Keputusan ini diambil secara mufakat setelah posisi hilal dari seluruh titik pemantauan di wilayah Indonesia dinyatakan belum memenuhi syarat minimal visibilitas pada Selasa (17/2/2026).

Berdasarkan laporan dari 96 lokasi pengamatan yang tersebar dari ujung timur Papua hingga ujung barat Aceh, tidak ada satu pun petugas yang berhasil melihat hilal secara visual. Kondisi ini selaras dengan perhitungan hisab yang menunjukkan posisi bulan masih berada di bawah ambang batas yang disepakati oleh kementerian agama di wilayah regional.

Secara teknis, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura). Kriteria ini mensyaratkan awal bulan Hijriah dimulai jika ijtimak berlangsung sebelum Matahari terbenam dan saat Matahari terbenam setelah ijtimak, posisi hilal sudah mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada Selasa petang berada pada kisaran minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat. Sementara sudut elongasi terpantau antara 0,94 derajat hingga 1,89 derajat. Karena hasil hisab yang masih di bawah ufuk dan ketiadaan laporan rukyatul hilal, sidang isbat menyepakati untuk melakukan istikmal atau menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari.

”Disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin saat jumpa pers hasil sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa malam.

Persatuan di Tengah Keragaman Ijtihad

Menyikapi potensi perbedaan awal Ramadhan tahun ini, Menteri Agama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang dan dewasa dalam menyikapi perbedaan penetapan awal bulan suci tanpa harus menimbulkan gesekan sosial yang negatif.

Nasaruddin, yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, berharap bulan Ramadhan kali ini menjadi momentum untuk memperkuat rajutan kebinekaan antarumat beragama di Indonesia yang majemuk. Ia mengingatkan bahwa perbedaan metode adalah sebuah konfigurasi yang seharusnya memperkaya keindahan beragama.

”Mari, perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif. Perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tetapi tetap utuh dalam persatuan yang sangat indah,” tuturnya.

Keabsahan sidang isbat ini juga diperkuat oleh kehadiran berbagai pihak yang memiliki otoritas ilmiah dan keagamaan. Turut hadir perwakilan duta besar negara-negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR, perwakilan Mahkamah Agung, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari sisi teknis astronomi, hadir pula pakar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tak ketinggalan, lembaga pendidikan dan riset seperti Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung dan Planetarium Jakarta juga memberikan masukan sains. Dari organisasi kemasyarakatan Islam, hadir para pakar ilmu falak dan pimpinan organisasi serta pondok pesantren yang memberikan perspektif dari sisi syariat.

Menjaga Ukhuwah Islamiyah

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal dan akhir puasa adalah sebuah keniscayaan yang harus dipahami secara jernih oleh umat. Baginya, keutuhan umat Islam harus menjadi prioritas di atas perbedaan metodologi yang digunakan.

”Bukan hanya perut yang dipuasakan, tetapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang agama,” ujar Anwar menekankan hakikat ibadah puasa yang sesungguhnya.

Di sisi lain, publik juga mencermati Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1447 yang digunakan oleh Muhammadiyah. Organisasi ini telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 jatuh pada Rabu (18/2/2026). Penetapan Muhammadiyah menggunakan kriteria KHGT yang mensyaratkan ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat saat Matahari terbenam di mana pun di seluruh dunia sebelum pukul 24.00 UT.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar perbedaan ini disikapi dengan cerdas dan kelapangan dada. Ia menegaskan bahwa puasa bertujuan meningkatkan ketakwaan pribadi maupun kolektif, sehingga ruang ijtihad tidak boleh dicemari dengan aksi saling menyalahkan.

Senada dengan itu, Nahdlatul Ulama (NU) melalui kalender miladiahnya juga memberikan catatan bahwa putusan akhir tetap bergantung pada hasil rukyat yang dilaporkan ke pemerintah. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengajak umat untuk tetap fokus menangguk berkah Ramadhan dengan menjaga kesehatan, hati, dan amal perbuatan.

Dengan semangat kebersamaan ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat menerima penetapan awal Ramadhan 1447 H dengan bijak, sembari menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan.

(dhi)