Tanggapi Permintaan Amnesti, Presiden Prabowo Pecat Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

JAKARTA, NUSALY – Harapan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk mendapat pengampunan atau amnesti dari Presiden Prabowo Subianto langsung sirna. Alih-alih mendapatkan pembelaan, pria yang akrab disapa Noel ini justru dipecat dari jabatannya, sebagai bentuk respons tegas Presiden terhadap kasus korupsi yang menjeratnya.

Seperti dilansir detikNews, Noel ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia menyampaikan harapannya untuk amnesti saat dipamerkan di Gedung KPK, Jumat (22/8). “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” kata Noel. Ia juga mengklaim kasusnya bukan terkait pemerasan, seraya menyinggung soal narasi yang memberatkan dirinya.

Respons Cepat dan Tegas dari Istana

Permintaan itu dijawab langsung oleh pihak Istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada anak buahnya yang terlibat korupsi. Pemerintah, katanya, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

“Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” ujar Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/8).

Sikap tegas itu kemudian ditindaklanjuti secara resmi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden telah menandatangani surat keputusan presiden tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya.

“Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai wakil menteri ketenagakerjaan,” kata Prasetyo, Jumat (22/8).

Sinyal Kuat Berantas Korupsi

KPK menyambut baik sikap tegas pemerintah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pentingnya penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Penegakan hukum yang serius juga sekaligus menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi,” kata Budi, Minggu (24/8).

Lebih lanjut, Budi berharap kasus ini tidak hanya berhenti pada penindakan. Ia juga menyebut KPK akan memperkuat aspek pencegahan korupsi di sektor ketenagakerjaan, memastikan celah terjadinya tindak pidana dapat ditutup.

Langkah cepat Prabowo memecat Noel dan pernyataan keras dari para pembantunya mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh jajaran kabinet. Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran dan bukti nyata komitmen serius pemerintah dalam memberantas korupsi. (awn)