Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Dinas Perkimtan Palembang, Sembilan Ketua RT Diperiksa

PALEMBANG, NUSALY – Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Palembang terus bergulir. Setelah melakukan penggeledahan di dua kantor berbeda, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang kini memanggil dan memeriksa sembilan ketua rukun tetangga (RT) sebagai saksi.

Pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu (27/8) dari pukul 09.00-11.00 WIB ini dilakukan terhadap para Ketua RT dari Kelurahan 2 Ulu dan 3-4 Ulu Palembang. Kasubsi Kasi Intelijen Kejari Palembang, Fahri Aditya, membenarkan pemeriksaan tersebut.

“Ya benar, usai lima saksi kemarin hari ini ada delapan saksi yang diperiksa, terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Perkimtan. Mereka kita mintai keterangan untuk memperkuat alat bukti,” kata Fahri.

Proyek Senilai Rp2,5 Miliar Diduga Sarat Penyimpangan

Kasus ini berfokus pada dugaan korupsi proyek belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi rutin di lingkungan Waskim (Wasdal Pemukiman) Dinas Perkimtan Kota Palembang dengan tahun anggaran 2024. Proyek yang memiliki nilai kontrak lebih dari Rp2,5 miliar ini diduga sarat dengan penyimpangan.

Sebelumnya, Kejari Palembang telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perkimtan dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang pada Selasa (19/8). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tersebut.

Dengan memeriksa para ketua RT, penyidik Kejari Palembang berupaya mendalami alur dan pelaksanaan proyek di lapangan, serta mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang paling dekat dengan realisasi proyek tersebut. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat alat bukti dan mengungkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini. (InSan)