DPRD Ogan Ilir Perkuat Advokasi Anggaran Desa di Tengah Penyesuaian Fiskal 2026

Melalui Reses Tahap II di Pemulutan, Ketua DPRD Ogan Ilir Edwin Cahya Putra berkomitmen mengawal aspirasi infrastruktur dan ketahanan pangan desa. Langkah ini krusial untuk menutupi celah pendanaan akibat penurunan alokasi dana desa melalui sinergi anggaran kabupaten.

PEMULUTAN, NUSALU – Penurunan alokasi dana desa pada tahun anggaran 2026 menuntut peran lebih aktif dari lembaga legislatif dalam menjembatani kebutuhan infrastruktur di tingkat desa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir mulai memetakan skala prioritas usulan masyarakat guna memastikan pembangunan di wilayah basis tetap berjalan melalui skema pendanaan pemerintah kabupaten.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, saat menggelar Kegiatan Reses Tahap II Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Selasa (10/2/2026). Bersama anggota Fraksi Gerindra, Basirun Hadinata, Edwin berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi teknis yang tidak terakomodasi dalam anggaran desa mandiri.

“Reses ini merupakan instrumen formal untuk mengagregasi kebutuhan riil masyarakat. Setiap usulan yang masuk akan kami proyeksikan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar tetap mendapatkan porsi pendanaan yang proporsional,” ujar Edwin.

Intervensi Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Dalam sesi musyawarah, warga Desa Ibul Besar II mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial, di antaranya kerusakan infrastruktur jembatan di RT 04 dan RT 07 yang menghambat mobilitas ekonomi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap bibit tanaman bagi kelompok tani dan kebutuhan digitalisasi administrasi desa melalui pengadaan perangkat teknologi menjadi perhatian serius.

Basirun Hadinata menjelaskan bahwa efisiensi fiskal pada alokasi dana desa tahun ini mengharuskan pemerintah desa lebih selektif. Oleh karena itu, aspirasi warga terkait perbaikan fisik akan diupayakan masuk ke dalam program strategis dinas terkait di tingkat kabupaten melalui fungsi penganggaran dewan.

“Kondisi anggaran desa tahun ini mengalami penyesuaian, sehingga pembangunan infrastruktur fisik akan sangat bergantung pada kemampuan intervensi anggaran dari pemerintah kabupaten. Kami berkomitmen mengawal usulan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” tegas Basirun.

Filantropi Politik dan Kohesi Sosial

Di sela-sela agenda penyerapan aspirasi, pimpinan DPRD Ogan Ilir juga menunjukkan kepedulian sosial melalui penyaluran paket bantuan pangan menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini dipandang sebagai upaya penguatan kohesi sosial sekaligus dukungan moral bagi masyarakat yang terdampak oleh dinamika ekonomi saat ini.

Kehadiran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam forum ini mempertegas pentingnya sinergi tripartit antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat dari DPRD, setiap usulan pembangunan dari Desa Ibul Besar II diharapkan tidak hanya berakhir sebagai dokumen perencanaan, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan anggaran yang konkret.

Transformasi pelayanan publik di Ogan Ilir kini bertumpu pada ketajaman dewan dalam menyaring kebutuhan prioritas. Melalui koordinasi yang solid antara Edwin Cahya Putra dan Bupati Ogan Ilir, setiap rupiah anggaran diharapkan dapat dialokasikan secara efektif demi memacu kemajuan infrastruktur dan produktivitas ekonomi di tingkat desa. (ADV)