DPRD Ogan Ilir Perkuat Pengawasan Program Penanggulangan TBC

Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal rekomendasi BPK terkait efektivitas penanganan TBC. Langkah ini bertujuan memastikan setiap alokasi anggaran kesehatan bertransformasi menjadi hasil nyata bagi pemulihan kualitas hidup masyarakat di daerah.

PALEMBANG, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir mulai memperketat fungsi pengawasan terhadap sektor kesehatan menyusul terbitnya evaluasi kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini diambil guna memastikan program penuntasan Tuberculosis (TBC) di daerah tersebut tidak hanya berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi memberikan dampak klinis dan sosial yang signifikan bagi warga.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, saat mendampingi Bupati Panca Wijaya Akbar dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (4/2/2026). LHP tersebut membedah efektivitas penanganan TBC Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, yang mencakup aspek penemuan kasus hingga keberhasilan pengobatan.

Bagi DPRD Ogan Ilir, dokumen dari BPK tersebut merupakan instrumen pengawasan yang objektif untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu melakukan intervensi terhadap salah satu prioritas kesehatan nasional tersebut.

“Rekomendasi BPK adalah panduan strategis bagi kami di legislatif. Kami akan mengawal setiap poinnya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat Ogan Ilir menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Edwin Cahya Putra.

Akselerasi Tindak Lanjut

Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan serta sistem evaluasi pada dinas teknis terkait. Menanggapi hal itu, Edwin menekankan bahwa DPRD akan mengambil peran aktif dalam mendorong eksekutif menyusun rencana aksi (action plan) yang konkret, terukur, dan terjadwal secara ketat.

Fungsi pengawasan dewan ke depan akan difokuskan pada pemantauan berkala terhadap laporan tindak lanjut. Hal ini dipandang krusial mengingat efektivitas penanganan TBC sangat bergantung pada kontinuitas pengobatan dan ketajaman sistem pengawasan di tingkat puskesmas hingga desa.

Edwin menilai bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD untuk sektor kesehatan harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Ogan Ilir. “Kita ingin memastikan setiap program berjalan efektif dan berdampak luas. DPRD akan meminta laporan perkembangan secara periodik dari instansi terkait,” tegasnya.

Sinergi demi Tata Kelola

Kehadiran pimpinan legislatif dalam penyerahan LHP ini sekaligus mempertegas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kolaborasi ini menjadi kunci agar rekomendasi auditor eksternal seperti BPK tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan katalisator perbaikan sistem pelayanan publik.

Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, menyambut baik fungsi pengawasan tersebut sebagai bahan evaluasi internal. Bagi pemerintah daerah, dukungan dan pengawasan dari DPRD akan memperkuat komitmen dinas kesehatan dalam mengimplementasikan strategi baru penanggulangan penyakit menular tersebut.

Upaya penuntasan TBC di Ogan Ilir kini memasuki babak baru yang lebih sistematis. Melalui kepemimpinan Edwin Cahya Putra di parlemen, masyarakat menaruh harapan besar bahwa supremasi pengawasan dewan akan mampu menjamin pelayanan kesehatan yang lebih terarah, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga Bumi Caram Seguguk. (ADV)