Bupati Muba HM Toha Tohet Targetkan “Zero Escalation” Hubungan Industrial

Bupati Muba HM Toha Tohet berkomitmen menjaga harmoni antara perusahaan dan pekerja menjelang Nyepi serta Idul Fitri 2026. Pembayaran THR dan Bonus Hari Raya dipastikan tepat waktu guna menjaga roda ekonomi daerah.

SEKAYU, NUSALY – Suasana batin para pekerja di Kabupaten Musi Banyuasin kini tengah menjadi perhatian serius otoritas daerah. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah, stabilitas hubungan antara pemberi kerja dan buruh tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif semata, melainkan fondasi penting bagi ketenangan sosial di Bumi Serasan Sekate.

Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi tonggak terwujudnya “Zero Escalation”. Visi ini bukanlah slogan kosong, melainkan sebuah target konkret untuk memastikan tidak ada konflik hubungan industrial, apalagi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, di saat masyarakat tengah bersiap menyambut hari kemenangan. Bagi pemerintah daerah, harmoni di lingkungan pabrik dan perkebunan adalah kunci utama yang akan menentukan seberapa cepat roda ekonomi rakyat berputar.

“Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri adalah momen suci yang penuh dengan rasa syukur. Saya secara khusus mengimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin untuk memandang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bukan sekadar menjalankan kewajiban regulasi. Ini adalah bentuk apresiasi kemanusiaan atas dedikasi para pekerja selama ini,” ujar HM Toha Tohet dengan nada tegas.

Jaminan hak

Menindaklanjuti arahan strategis dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mulai melakukan pemetaan intensif terhadap seluruh sektor industri. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap hak keuangan pekerja, termasuk Bonus Hari Raya (BHR), diserahkan tepat waktu dan dalam jumlah yang utuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati HM Toha Tohet menggarisbawahi bahwa THR harus dibayarkan secara penuh dan tidak dicicil, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7). Ketegasan ini diambil untuk menjamin daya beli pekerja tetap kuat saat harga-harga kebutuhan pokok di pasar mulai bergerak fluktuatif. Dengan cairnya hak pekerja tepat waktu, diharapkan ada stimulus ekonomi yang langsung terasa di pasar-pasar tradisional di seluruh pelosok Muba.

Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga menjelaskan bahwa pengawasan tahun ini memiliki dimensi yang lebih luas. Selain urusan THR, pemerintah juga memelototi implementasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang telah diatur dalam Surat Edaran Menaker. Kebijakan fleksibilitas kerja ini dijadwalkan pada pertengahan hingga akhir Maret 2026, yang dirancang untuk memberikan ruang bagi pekerja tanpa harus memotong jatah cuti tahunan mereka.

Layanan posko

Untuk mengawal kebijakan tersebut agar tidak mandek di atas kertas, Pemkab Muba telah mengaktifkan layanan Posko THR dan Konsultasi Hubungan Industrial. Posko yang beroperasi sejak 2 Maret hingga 27 Maret 2026 ini bukan sekadar tempat pengaduan, melainkan ruang mediasi yang mengedepankan solusi humanis. Para mediator ketenagakerjaan disiagakan untuk memberikan edukasi baik kepada pihak manajemen perusahaan (HRD) maupun para serikat pekerja.

Tim teknis dari Disnakertrans Muba secara aktif menjangkau berbagai perusahaan untuk melakukan langkah preventif. Pemerintah daerah tidak ingin menunggu konflik meledak, melainkan melakukan jemput bola untuk mendeteksi potensi gesekan sejak dini. Perlindungan ini juga mencakup sektor ekonomi digital yang tengah tumbuh, seperti kurir logistik dan pengemudi ojek daring, agar mereka tetap mendapatkan perhatian terkait bonus keagamaan yang layak.

“Target kita adalah memastikan tidak ada satupun pekerja di Muba yang merasa ditinggalkan di hari raya. Sinergi antara perusahaan dan pekerja harus dibangun atas dasar rasa saling membutuhkan, bukan sekadar hubungan transaksional. Jika harmoni ini terjaga, produktivitas industri di Muba juga akan meningkat dengan sendirinya,” tambah Herryandi Sinulingga saat memaparkan hasil koordinasi dengan Kemnaker RI.

Harmoni industrial

Visi Muba Maju Lebih Cepat yang diusung oleh pemerintah daerah menempatkan kesejahteraan tenaga kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan menjaga Zero Escalation pada tahun 2026 akan menjadi bukti bahwa Musi Banyuasin adalah daerah yang tidak hanya ramah terhadap investasi, tetapi juga memiliki empati yang tinggi terhadap nasib para pekerjanya.

Pemkab Muba mengajak seluruh pelaku usaha untuk merangkul para pekerjanya sebagai mitra strategis, bukan sekadar alat produksi. Di sisi lain, pekerja juga diharapkan dapat menjaga iklim kerja yang kondusif. Dengan terjalinnya komunikasi yang jujur dan transparan, segala kendala teknis terkait perhitungan hak keagamaan diharapkan dapat diselesaikan di meja perundingan tanpa perlu ada eskalasi konflik.

Melalui komitmen yang kuat dari Bupati HM Toha Tohet, Musi Banyuasin berupaya memberikan kado terbaik bagi warganya menyambut hari raya: sebuah jaminan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, pekerjaan mereka aman, dan masa depan keluarga mereka terlindungi. Stabilitas inilah yang nantinya akan membawa Muba menjadi daerah yang mandiri, sejahtera, dan penuh kedamaian di tengah keberagaman. (*)