Ikhtiar Musi Banyuasin Memagari Risiko Sosial Pekerja di Sektor Strategis

Melalui perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyasar ekosistem kerja baru mulai dari industri sawit hingga pendukung program nasional. Langkah ini menjadi bantalan ekonomi bagi puluhan ribu pekerja rentan.

MUBA, NUSALY – Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memayungi warganya dari risiko ketenagakerjaan kini memasuki fase yang lebih menyentuh akar. Bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, Musi Banyuasin (Muba) justru tengah melakukan ekspansi jaring pengaman ke sektor-sektor yang selama ini kerap luput dari radar perlindungan formal, seperti hulu industri sawit hingga tenaga penggerak program prioritas nasional di daerah.

Visi besar ini dipertegas dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama BPJS Ketenagakerjaan di Palembang, Jumat (20/2/2026). Di bawah payung regulasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023, Muba sedang merajut sistem yang memastikan bahwa setiap peluh pekerja—baik di perkebunan maupun di dapur program sosial—memiliki jaminan keselamatan yang nyata.

Bagi Muba, jaminan sosial adalah instrumen martabat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba, Herryandi Sinulingga AP, memandang bahwa gerak pembangunan daerah tidak boleh meninggalkan para pekerjanya dalam kerentanan tanpa perlindungan.

“Instruksi kami di lapangan sangat lugas: perlindungan harus merengkuh semua. Selain penguatan di sektor swasta, prioritas kami saat ini mengarah pada pekerja di sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit serta para tenaga yang berjibaku di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita ingin negara hadir memberikan rasa tenang saat mereka bekerja demi daerah, melalui sinergi yang makin solid dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Herryandi.

Tolok Ukur Proteksi di Sumatera Selatan

Inisiatif Muba dalam memberikan bantalan sosial bagi lapisan masyarakat terbawah telah menjadikannya sebagai rujukan penting di Sumatera Selatan. Hingga tahun 2025, Muba konsisten mencatatkan angka perlindungan pekerja rentan tertinggi di wilayah tersebut, dengan 45.000 jiwa yang kini telah terkaver lewat kebijakan anggaran daerah yang berorientasi pada kemanusiaan.

Ahmad Nizam Farabi, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Musi Banyuasin dan Banyuasin, melihat Muba sebagai contoh nyata bagaimana politik anggaran daerah bisa selaras dengan penguatan sistem jaminan sosial nasional. Muba tidak sekadar mengejar angka partisipasi, namun memastikan pelayanan tersebut menyentuh hingga ke pelosok-pelosok desa.

“Muba adalah potret kepedulian yang konkret. Melalui evaluasi ini, kami bersama Disnakertrans melakukan akselerasi operasional agar sektor strategis baru segera terlindungi secara menyeluruh. Ambisi kami jelas, tetap menjaga posisi Muba sebagai daerah dengan cakupan perlindungan pekerja tertinggi di Sumsel untuk tahun 2026 ini,” tutur Nizam.

Menambal Celah Kerentanan Ekonomi

Dalam perspektif jurnalisme harapan, apa yang dilakukan Muba adalah langkah preventif untuk memutus rantai kemiskinan yang sering kali dipicu oleh kecelakaan kerja atau hilangnya tulang punggung keluarga. Dengan menyasar sektor DBH Sawit, pemerintah daerah sedang melindungi ekosistem perkebunan yang menjadi napas ekonomi wilayah. Sementara itu, perlindungan bagi pekerja Makan Bergizi Gratis menunjukkan kesiapan daerah dalam mengawal program nasional dengan standar perlindungan kerja yang mumpuni.

Akselerasi ini sekaligus menjadi pengingat bagi sektor swasta dan pelaku UMKM agar tidak abai terhadap hak fundamental para buruhnya. Keberhasilan Muba dalam menjaga puluhan ribu pekerja rentan dalam ekosistem proteksi ini membuktikan bahwa kebijakan yang didasari empati mampu menciptakan resiliensi sosial yang kuat.

Pada akhirnya, perluasan jaminan sosial di Musi Banyuasin menyiratkan pesan kuat: bahwa pembangunan yang bermakna bukan hanya soal kemegahan fisik, melainkan soal seberapa tenang seorang pekerja bisa melangkah pulang karena tahu sistem sudah bekerja untuk melindungi masa depan mereka.

(hra)