Membentengi Daya Beli di Tengah Tren Kenaikan Inflasi Nasional

SEKAYU, NUSALY — Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, alarm kewaspadaan terhadap inflasi kembali berbunyi. Berdasarkan data Desember 2025, inflasi tahunan nasional berada di angka 2,92 persen dengan tren yang cenderung merangkak naik. Angka ini menjadi basis evaluasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara virtual dari Ruang Rapat Randik, Selasa (27/1/2026).

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah. Meski angka tiga persen dianggap belum mencekik masyarakat secara langsung, tren kenaikan bulanan (month to month) sebesar 0,64 persen memerlukan langkah antisipatif yang tidak biasa.

“Kita harus hati-hati dan waspada karena tren inflasi saat ini menunjukkan kenaikan. Komoditas yang harganya diatur pemerintah tidak boleh ikut menaikkan harga di tengah kondisi ini,” tegas Tito dalam arahannya.

Strategi Menahan Laju “Administered Prices”

Salah satu poin krusial dalam koordinasi tersebut adalah instruksi bagi pemerintah daerah untuk menahan penyesuaian harga pada komoditas yang berada dalam kendali negara (administered prices). Di level daerah, hal ini mencakup tarif air minum (PDAM) dan tarif transportasi angkutan lokal.

Langkah ini dipandang sebagai benteng terakhir untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah melambungnya harga komoditas pasar seperti cabai merah, ikan segar, dan emas perhiasan yang memiliki andil besar terhadap inflasi tahunan. Pemerintah pusat menekankan bahwa memahami pengendalian inflasi berarti memahami kapan saat yang tepat untuk menahan kenaikan tarif layanan publik demi stabilitas sosial-ekonomi.

Bagi Musi Banyuasin, tantangan ini dijawab dengan penguatan pengawasan jalur distribusi. Mengingat komoditas pangan seperti cabai rawit dan bawang merah sering kali mengalami fluktuasi tajam akibat kendala pasokan, kelancaran logistik menjadi determinan utama.

Respons Taktis dari Bumi Serasan Sekate

Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Muba bergerak cepat melakukan pemantauan rutin di sejumlah pasar tradisional. Fokus utama diarahkan pada stabilitas stok bahan pokok penting (bapokting).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba, Hendra Tris Tomy, melalui Kepala Bidang Bapokting Darmadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya memantau angka di atas kertas, tetapi juga memastikan ketersediaan barang di lapangan tetap aman.

“Kami terus memantau pergerakan harga dan stok. Jika terjadi indikasi kekurangan pasokan, langkah koordinasi cepat dengan instansi terkait dan daerah produsen akan langsung dilakukan,” ujar Darmadi mewakili kepemimpinan daerah.

Sinergi ini menjadi krusial karena inflasi bukan sekadar fenomena angka, melainkan realitas yang menyentuh dapur masyarakat. Selain menjaga distribusi, Pemkab Muba juga menyiapkan skema operasi pasar sebagai langkah intervensi jika harga komoditas pangan melampaui batas kewajaran.

Infrastruktur dan Harapan Masyarakat

Selain persoalan perut, Rakor kali ini juga menyentuh aspek dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari penyediaan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, termasuk perumahan yang layak dan terjangkau.

Bagi masyarakat Musi Banyuasin, komitmen pemerintah daerah untuk menahan tarif layanan publik dan menjamin distribusi pangan adalah bentuk nyata kehadiran negara. Di tengah bayang-bayang inflasi nasional yang mendekati angka psikologis tiga persen, stabilitas harga di Bumi Serasan Sekate diharapkan mampu menjadi oase bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi akan menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi daerah yang sesungguhnya: kemandirian yang mampu melindungi rakyatnya dari guncangan ekonomi eksternal.

(hra)