Musi Banyuasin dan Rekor Baru Kemiskinan Satu Digit

Penyampaian LKPJ 2025 menjadi panggung pembuktian bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga ke level 9,97 persen, sementara indeks ketimpangan tercatat sebagai yang terendah kedua di Sumatera Selatan.

SEKAYU, NUSALY – Ada yang berbeda dalam suasana Rapat Paripurna di gedung DPRD Musi Banyuasin (Muba), Senin (2/3/2026). Saat Bupati H.M. Toha Tohet berdiri di podium untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, suasana hening menyelimuti ruangan. Bukan sekadar seremoni tutup buku anggaran, laporan kali ini membawa sebuah kabar yang selama puluhan tahun menjadi “mimpi” bagi Bumi Serasan Sekate: kemiskinan Muba akhirnya pecah telur ke angka satu digit.

Angka 9,97 persen yang dipaparkan Bupati bukan sekadar statistik di atas kertas. Bagi daerah yang selama ini bergelut dengan stempel kemiskinan dua digit, pencapaian ini adalah sebuah lompatan kuantum. Bayangkan, dari angka 12,88 persen pada tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menyusut drastis sebesar 2,91 persen hanya dalam satu siklus kepemimpinan. Ini adalah performa yang melampaui rata-rata pencapaian di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Bupati Toha Tohet, yang didampingi Wakil Bupati Abdur Rohman Husen, tampak tenang namun tegas saat membedah angka-angka tersebut. Ia menyadari bahwa angka satu digit ini adalah beban moral sekaligus prestasi. “Ini bukan kerja satu orang. Ini hasil keringat bersama masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah yang mau turun ke bawah, melihat langsung apa yang dibutuhkan warga desa,” ujarnya di hadapan para wakil rakyat.

Keadilan di Balik Angka Gini

Jika kita bicara soal kemiskinan, kita bicara soal perut. Namun, jika kita bicara soal Rasio Gini, kita bicara soal keadilan. Di sinilah Muba menunjukkan taringnya sebagai daerah yang paling stabil dalam membagi “kue” pembangunan. Dengan angka Rasio Gini sebesar 0,208, Muba resmi menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan terendah kedua di Sumatera Selatan, tepat di bawah Musi Rawas.

Artinya apa? Artinya, perputaran uang di Muba tidak hanya menumpuk di kantong pengusaha besar atau elit kota di Sekayu. Pembangunan benar-benar merembes hingga ke pelosok-pelosok desa di pinggiran sungai. Strategi ini sinkron dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini bertengger di angka 73,17. Rakyat Muba tidak hanya lebih sejahtera secara ekonomi, tapi juga meningkat kualitas hidupnya—mulai dari kesehatan hingga akses pendidikan.

Keberhasilan menaikkan derajat manusia Muba ini terlihat jelas dari transformasi layanan publiknya. RSUD Sekayu, misalnya. Rumah sakit kebanggaan warga Muba ini baru saja menyabet penghargaan nasional di ajang TOP Digital Awards 2025. Digitalisasi layanan kesehatan di sana bukan sekadar gaya-gayaan. Ia hadir untuk memangkas antrean panjang, memastikan obat tersedia, dan menjamin warga miskin mendapatkan layanan setara tanpa diskriminasi birokrasi.

Jaring Pengaman dan Fondasi Kedamaian

Muba juga mulai serius membangun jaring pengaman sosial yang kokoh. Di sektor ketenagakerjaan, Muba kini dinobatkan sebagai yang terbaik di Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerjanya. Hal ini sangat krusial bagi daerah berbasis komoditas seperti Muba. Saat harga karet atau sawit goyang di pasar dunia, para pekerja memiliki sandaran sosial agar tidak jatuh kembali ke lubang kemiskinan.

Namun, semua angka gemilang ini mustahil berdiri tanpa fondasi keamanan yang kuat. Sepanjang tahun 2025, Muba berhasil mempertahankan status sebagai wilayah zero conflict. Tidak ada kerusuhan, tidak ada gesekan sosial yang berarti. Stabilitas inilah yang menjadi “karpet merah” bagi para pemodal untuk menanamkan uangnya di Muba, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru bagi anak muda setempat.

Urusan hukum pun tak luput dari perhatian. Kini, hampir tak ada lagi warga Muba yang merasa “takut” mencari keadilan. Di setiap desa dan kelurahan, kini sudah berdiri Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Jarak antara rakyat kecil dan hukum yang tadinya begitu lebar, kini mulai dirapatkan. Rakyat tidak lagi sendirian saat berhadapan dengan sengketa atau persoalan legal.

Apresiasi dari Kursi Legislatif

Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, yang memimpin rapat tersebut, memberikan sinyal positif atas paparan Bupati. Ia menganggap LKPJ ini adalah cermin kejujuran pemerintah terhadap rakyatnya. “Kami akan terus mengawal. Angka-angka ini harus sejalan dengan kenyataan di lapangan. Kami ingin memastikan pelayanan publik di Muba terus naik kelas setiap tahunnya,” tegas Afitni.

Penyampaian LKPJ ini diakhiri dengan suasana optimisme yang kental. Jajaran Forkopimda dan kepala dinas yang hadir seolah mendapat energi baru. Dengan kemiskinan yang sudah di bawah sepuluh persen, Rasio Gini yang rendah, dan IPM yang terus menanjak, Musi Banyuasin sedang bersiap melakukan lompatan besar. Muba tidak lagi hanya sekadar daerah kaya sumber daya alam, tapi sedang bertransformasi menjadi poros kesejahteraan baru di Sumatera Selatan yang kian disegani. (*)