Musi Banyuasin Menjadi Barometer Transformasi Ketenagakerjaan Regional

SEKAYU, NUSALY — Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir dalam pengelolaan sumber daya manusia di Sumatera Selatan. Keberhasilan daerah ini dalam mengintegrasikan kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal dengan pusat pelatihan vokasi yang adaptif menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melakukan studi komparatif dan sinkronisasi program ketenagakerjaan, Rabu (4/2/2026).

Kunjungan delegasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Banyuasin ke kantor Disnakertrans Muba di Sekayu bukan sekadar pertemuan rutin antardaerah. Fokus utama kunjungan ini adalah membedah implementasi Perda Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2020. Regulasi ini dinilai sebagai terobosan berani yang memberikan landasan hukum kuat dalam memastikan putra-putri daerah mendapatkan prioritas utama di sektor-sektor industri strategis.

Regulasi Sebagai Instrumen Perlindungan

Di bawah kepemimpinan yang progresif, Muba berhasil membuktikan bahwa aturan daerah bisa menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan manajerial yang tepat. Sekretaris Disnakertrans Muba, Juanda, menekankan bahwa Perda Tenaga Kerja Lokal adalah fondasi bagi ekosistem kerja yang inklusif di Muba.

Selain kewajiban lapor lowongan kerja, Muba juga memperkenalkan berbagai program unggulan yang kini menjadi daya tarik regional. Mulai dari akselerasi pelatihan sektor minyak dan gas (migas), pelatihan operator alat berat, hingga program magang ke Jepang. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal tidak hanya memiliki hak untuk bekerja, tetapi juga memiliki keahlian yang kompetitif secara global.

Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP, menyatakan bahwa keterbukaan untuk berbagi pengalaman adalah bentuk komitmen Muba dalam memajukan Sumatera Selatan secara kolektif. ”Kami sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan sharing program untuk kemajuan bersama. Perda Nomor 2 Tahun 2020 bukan sekadar aturan, tapi instrumen pelindung yang memberikan keahlian berkelanjutan bagi warga kita,” tegas Sinulingga.

Visi Muba dalam memanfaatkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk mendanai pelatihan vokasi spesifik menjadi poin krusial yang dipelajari oleh Banyuasin. Dengan skema ini, Muba mampu mencetak tenaga kerja yang siap pakai tanpa membebani APBD secara berlebihan, sebuah model tata kelola keuangan daerah yang sangat efisien.

Kepala Distransnaker Banyuasin, Ir. H. Epriliansyah, M.Si, mengakui keunggulan strategi Muba tersebut. Pihaknya berencana menjadikan hasil diskusi di Sekayu, termasuk tata kelola Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan pemetaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagai bahan evaluasi penting untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan di Banyuasin.

Iklim Investasi yang Kompetitif

Kolaborasi antara Muba dan Banyuasin ini diharapkan mampu menciptakan standar baru dalam pelayanan ketenagakerjaan di tingkat lokal. Dengan sinkronisasi regulasi, iklim investasi di kedua kabupaten akan semakin solid karena didukung oleh ketersediaan tenaga kerja lokal yang kompeten dan terlindungi secara hukum.

Komitmen kedua daerah ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan Sumatera Selatan menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui penguatan vokasi dan proteksi tenaga kerja lokal, Muba dan Banyuasin sedang menenun masa depan di mana setiap individu di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

(hra)