Bupati Muchendi Rombak Kabinet Ogan Komering Ilir demi Penguatan Tim Kerja

Sebanyak 115 pejabat pimpinan tinggi dan administrasi di lingkungan Pemkab OKI resmi dilantik. Bupati Muchendi menegaskan bahwa rotasi besar ini murni berbasis pada penilaian kinerja dan sistem merit, sekaligus upaya menghapus praktik patronase dalam birokrasi daerah.

KAYUAGUNG, NUSALY – Ada ketegasan yang tak biasa di Aula Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) pada Selasa (3/3/2026). Rombongan 115 pejabat, dari eselon pimpinan tinggi hingga pelaksana administrasi, berdiri tegak untuk mengambil sumpah jabatan baru. Ini bukan sekadar rotasi rutin. Bagi Bupati OKI H. Muchendi, pelantikan ini adalah langkah “cuci tangan” dari praktik lama birokrasi yang sering terjebak dalam urusan kedekatan personal.

Perombakan ini mencakup spektrum luas. Ada pejabat hasil evaluasi kinerja, uji kompetensi, hingga 108 wajah yang mengisi pos sekretaris dinas, kepala bagian, hingga lurah. Tak ketinggalan, tiga posisi fungsional ahli madya dan auditor juga diisi untuk memperkuat fungsi pengawasan di BKPSDM, Bappeda, dan Inspektorat. Langkah ini adalah sinyal bahwa Muchendi sedang meramu mesin pemerintahan yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil nyata.

Bukan Hadiah

Muchendi berbicara tanpa basa-basi di atas podium. Ia ingin mengubur dalam-dalam anggapan bahwa kursi jabatan adalah “hadiah” atas kesetiaan politik atau kedekatan individu. Baginya, setiap posisi yang diserahterimakan hari itu adalah amanah yang berat dan punya konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan publik. Ia ingin birokrasi OKI bergerak karena kompetensi, bukan karena faktor “kenal atau tidak kenal”.

“Saya tidak mengenal Saudara satu per satu secara personal dalam proses ini. Penempatan ini murni hasil penilaian kinerja,” ujar Muchendi. Kalimat ini seperti memutus rantai patronase yang selama ini sering menjadi hantu dalam pengisian jabatan di daerah. Muchendi menegaskan bahwa ia butuh tim yang bisa membantunya bekerja cepat, dan tim itu hanya bisa terbentuk jika orang-orang di dalamnya ditempatkan sesuai kapasitas, bukan sekadar mengisi kekosongan.

Dalam perombakan ini, Bupati juga memberikan kepastian yang menenangkan: tidak ada pejabat yang “dinonjobkan”. Semua tetap diberikan tempat untuk mengabdi, namun dengan porsi dan tanggung jawab yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini. Strategi ini diambil untuk menjaga soliditas internal birokrasi agar tidak terjadi guncangan yang mengganggu pelayanan publik selama masa transisi.

Integritas Data

Satu poin yang ditekankan secara khusus oleh Muchendi adalah urusan data. Ia memberikan peringatan keras kepada para pejabat baru agar tidak mencoba-coba memoles laporan atau memanipulasi data demi terlihat berprestasi di hadapan pimpinan. Kejujuran dalam melaporkan kondisi lapangan, sepahit apa pun itu, menjadi syarat mutlak bagi pejabat di bawah kepemimpinannya.

“Kalau buruk, katakan buruk. Jangan memanipulasi data agar terlihat baik,” tegasnya. Menurut Muchendi, kebijakan yang salah sering kali bermula dari data yang salah. Jika para pejabat menyuguhkan laporan manis yang semu, maka pemerintah daerah akan gagal melakukan pemetaan masalah yang akurat. Integritas data ini dipandang sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Bupati juga menuntut adanya inovasi yang konkret, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Pejabat yang baru dilantik diminta untuk tidak gagap terhadap perubahan zaman. Digitalisasi layanan bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Muchendi menjanjikan karpet merah bagi mereka yang berani melahirkan gagasan segar dan mampu mengeksekusinya demi kemudahan warga.

Budaya Sehat

Di sisi teknis, Kepala BKPSDM OKI Antonius Leonardo menjamin bahwa seluruh proses rotasi ini sudah berjalan di atas rel aturan yang berlaku. Tidak ada langkah yang diambil tanpa rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini penting untuk memastikan bahwa transformasi birokrasi di OKI memiliki landasan legalitas yang kuat dan jauh dari unsur subjektivitas yang merugikan karier ASN.

Muchendi menutup arahannya dengan pesan tentang etika kepemimpinan yang terbuka. Ia ingin para pejabat membangun kultur kerja yang sehat, produktif, dan tidak kaku. Kepemimpinan yang terbuka dianggap mampu memicu semangat kerja bawahan dan melahirkan ide-ide kreatif yang selama ini mungkin terpendam akibat gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter.

Bagi Kabupaten OKI, pelantikan 115 pejabat ini adalah titik awal baru. Muchendi sedang bertaruh pada sistem merit dan manajemen talenta untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang profesional bisa lahir dari konsistensi terhadap aturan. Dengan tim yang sudah diramu ulang, Ogan Komering Ilir kini bersiap melangkah dengan ritme yang lebih cepat, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang tanpa manipulasi. (puputzch)