Ambisi Palembang Menjaga Daulat Pangan dari Lahan Terbatas

PALEMBANG, NUSALY — Di tengah masifnya alih fungsi lahan perkotaan, Pemerintah Kota Palembang berupaya membentengi kedaulatan pangan melalui optimalisasi 3.000 hektar sawah yang tersisa. Langkah strategis ini dilakukan dengan mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) dari satu kali menjadi dua kali panen dalam setahun guna menjamin stabilitas ketersediaan pangan bagi warga ibu kota Sumatera Selatan tersebut.

Komitmen ini diwujudkan melalui instruksi khusus kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan pendampingan intensif di sentra-sentra produksi yang masih bertahan. Wilayah seperti Gandus, Jakabaring, Kertapati, dan Kalidoni kini menjadi tumpuan utama dalam menjaga napas pertanian kota agar tidak tergerus oleh ekspansi pemukiman dan industri.

Mengutip kantor berita Antara, Penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pembinaan yang berkelanjutan. Tanpa intervensi teknis yang tepat, potensi lahan seluas 3.000 hektar tersebut hanya akan menjadi lahan tidur atau berproduksi minimal yang tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan nasional yang kian dinamis.

Pola Tanam

Persoalan klasik yang dihadapi petani di Palembang adalah rendahnya indeks pertanaman. Sebagian besar lahan sawah di wilayah ini masih mengandalkan siklus tanam satu kali dalam setahun (IP 100). Kondisi ini dinilai tidak lagi mencukupi untuk mendukung kesejahteraan petani maupun kebutuhan pasar lokal yang terus tumbuh.

Optimalisasi lahan difokuskan untuk menggeser pola pikir dan teknik bertani agar lahan mampu berproduksi setidaknya dua kali setahun (IP 200). Peningkatan frekuensi tanam ini dianggap sebagai solusi paling rasional dibandingkan dengan melakukan perluasan lahan yang kian mustahil dilakukan di wilayah urban. Strategi ini memerlukan sinkronisasi antara penyediaan sarana produksi dengan kemampuan adaptasi petani terhadap teknologi pertanian baru.

Pemerintah kota pun menekankan bahwa target utama bukan sekadar kuantitas, melainkan juga daya saing hasil panen. Beras hasil petani Palembang harus mampu memenuhi standar kualitas pasar regional agar nilai tawar petani meningkat. Dengan begitu, hasil produksi tidak hanya menjadi konsumsi rumah tangga petani, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang kompetitif.

Intensifikasi Pertanian

Selain memacu frekuensi tanam, Pemkot Palembang mendorong penerapan panca usaha tani secara konsisten. Metode intensifikasi ini mencakup penggunaan bibit unggul yang adaptif terhadap lahan rawa, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, serta perbaikan sistem pengairan. Pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal menjadi faktor penentu agar produktivitas per satuan luas dapat maksimal.

Dinas Pertanian setempat diinstruksikan untuk memberikan penyuluhan aktif guna memastikan petani memahami tata kelola pascapanen. Penanganan pascapanen yang buruk selama ini sering kali menjadi penyebab utama tingginya kehilangan hasil (losses) yang merugikan petani. Melalui penerapan inovasi teknologi, efisiensi produksi diharapkan dapat tercapai sehingga biaya operasional petani bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas hasil.

Kesejahteraan ekonomi petani menjadi muara dari seluruh rangkaian program optimalisasi ini. Ketika produksi meningkat dan akses pasar terbuka lebar melalui saluran distribusi yang efisien, pendapatan rumah tangga petani diharapkan dapat terkerek naik. Secara makro, keberhasilan di tingkat keluarga ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menyokong kemandirian pangan nasional.

Kedaulatan Pangan

Ketahanan pangan di tingkat kota sering kali terabaikan dalam narasi pembangunan urban. Namun, ketersediaan lahan seluas 3.000 hektar di Palembang membuktikan bahwa ruang untuk kemandirian pangan masih tersedia jika dikelola dengan visi yang jelas. Optimalisasi ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk menghindari kerentanan harga akibat gangguan distribusi dari luar wilayah.

Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi pendampingan di lapangan. Sering kali program pemerintah hanya kuat di tingkat perencanaan namun lemah dalam pengawasan di tingkat tapak. Diperlukan komitmen bersama untuk menjaga agar lahan-lahan produktif ini tidak kembali tergerus oleh kepentingan jangka pendek yang mengatasnamakan pembangunan fisik.

Keberlanjutan pertanian perkotaan di Palembang pada akhirnya akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan kedaulatan pangan. Bagi masyarakat, stabilnya harga beras dan tersedianya pangan lokal yang berkualitas adalah hak dasar yang harus terus diperjuangkan melalui kebijakan agraria yang berpihak pada keberlanjutan.

(desta)