Membedah Simpul Birokrasi di Lorong Kota, Camat Palembang Diminta Lebih Responsif

Pemerintah Kota Palembang menekankan pentingnya peran camat sebagai garda terdepan pelayanan publik. Dalam koordinasi terbaru, pengawalan terhadap 38 program prioritas menjadi harga mati guna memastikan kebijakan wali kota menyentuh lapisan masyarakat terbawah.

PALEMBANG, NUSALY – Sering kali, keberhasilan sebuah kebijakan besar di tingkat balai kota ditentukan oleh hal-hal kecil yang terjadi di sudut-sudut kecamatan. Bagi warga Palembang yang tinggal di pemukiman padat atau di pinggiran sungai, wajah pemerintah bukanlah deretan angka dalam laporan keuangan, melainkan seberapa cepat petugas kecamatan merespons keluhan tentang jalan rusak atau sulitnya mengurus dokumen kependudukan.

Kesadaran akan vitalnya peran kewilayahan ini membawa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, untuk duduk bersama seluruh camat di kantor Bappeda, Senin (2/2/2026). Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas awal bulan. Ada nada urgensi yang kuat di sana, mengingat rapat ini merupakan kelanjutan dari evaluasi besar-besaran yang dilakukan Wali Kota Palembang pada akhir Desember silam terhadap visi-misi pembangunan kota.

Aprizal secara lugas memposisikan para camat sebagai ujung tombak sekaligus cermin pemerintah di mata publik. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin wilayah tidak boleh hanya terpaku pada laporan di atas meja. Aspirasi warga yang sering kali tersumbat di jalur birokrasi harus mampu diakomodir dengan cepat sebelum menjadi bola salju keresahan sosial.

“Kita harus benar-benar menanggalkan ego sektoral. Zaman sekarang bukan waktunya lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan kolaborasi dan kerja tim yang solid. Camat wajib tahu kondisi riil di lapangan, tahu apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing,” tutur Aprizal dengan nada bicara yang tegas namun persuasif.

Menyisir Keluhan di Akar Rumput

Salah satu poin krusial yang dibedah dalam pertemuan tersebut adalah masalah administrasi kependudukan (Adminduk). Masalah ini klasik namun dampaknya masif. Aprizal menginstruksikan agar koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan pihak kecamatan ditingkatkan ritmenya. Targetnya jelas: memperpendek jalur birokrasi sehingga warga tidak lagi merasa dipongpong saat mengurus hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Tak berhenti di urusan dokumen, infrastruktur pemukiman juga menjadi sorotan. Sekda menekankan bahwa penanganan kerusakan jalan di wilayah-wilayah kecil tidak boleh menunggu hingga kerusakan menjadi parah. Camat diminta aktif melakukan deteksi dini. Jalan-jalan lingkungan yang menjadi urat nadi ekonomi warga di tingkat lorong harus segera dilaporkan dan dikoordinasikan penanganannya agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

Selain itu, dua program mercusuar, yakni “Palembang Sehat” dan “Palembang Cerdas”, ditekankan agar benar-benar “membumi”. Sekda mewanti-wanti jangan sampai program layanan kesehatan dan akses pendidikan ini hanya bagus dalam tataran presentasi, namun kenyataannya sulit diakses oleh masyarakat bawah yang paling membutuhkan bantuan tersebut.

Mengawal Target 38 Kegiatan Prioritas

Sekretaris Bappeda Kota Palembang, Faisal, yang turut mendampingi dalam rapat tersebut, memberikan konteks yang lebih luas. Koordinasi intensif ini merupakan langkah pengamanan terhadap 38 kegiatan prioritas yang dicanangkan oleh duet kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Setiap camat kini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua rencana strategis itu tetap berada pada jalurnya (on the track). Bappeda bertindak sebagai navigator yang menjaga agar 38 kegiatan itu tidak melenceng dari target waktu dan sasaran hingga tahun-tahun mendatang. Tanpa komitmen camat untuk mengeksekusi di lapangan, perencanaan di Bappeda hanya akan menjadi tumpukan dokumen yang mati.

Momentum awal tahun ini sengaja dipilih untuk memompa kembali motivasi jajaran pemerintah kota. Bagi Aprizal Hasyim, komunikasi dua arah yang intens adalah kunci agar program tidak hanya sekadar berjalan sebagai rutinitas anggaran. Program pemerintah harus bertransformasi menjadi manfaat nyata yang bisa dirasakan warga saat mereka keluar rumah, saat mereka berobat, atau saat anak-anak mereka berangkat sekolah.

“Melalui komunikasi yang intens, kita ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga Palembang,” pungkas Aprizal mengakhiri arahannya. Pesan dari kantor Bappeda siang itu cukup jelas: di tahun 2026, birokrasi di Palembang dituntut untuk lebih manusiawi, lebih cepat, dan yang terpenting, hadir di tengah-tengah rakyat.

(desta)