Membidik Kelas Menengah Pertama, Palembang Siapkan Pemilih Cerdas untuk 2029

JPPR dan Pemkot Palembang sepakat memulai pendidikan politik sejak bangku SMP. Strategi ini diambil untuk menangkal pragmatisme dan politik uang pada pemilih pemula yang akan mendominasi panggung demokrasi mendatang.

PALEMBANG, NUSALY – Panggung demokrasi Indonesia pada 2029 mendatang bakal didominasi oleh wajah-wajah baru dari generasi Z dan Alpha. Namun, tingginya angka partisipasi di tempat pemungutan suara (TPS) yang sempat menyentuh 86 persen pada pemilu lalu dianggap belum mencerminkan kedewasaan berpolitik. Kualitas pilihan warga justru disinyalir menurun akibat kepungan politik uang dan sikap pragmatis.

Menyikapi fenomena ini, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan terobosan dengan menyasar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai target edukasi politik dini. Langkah preventif ini dibahas dalam audiensi bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Jumat (13/2/2026).

Penasehat JPPR Hasan Pratama Putra mengungkapkan bahwa pelajar SMP saat ini adalah para pemilih pemula di Pemilu 2029. Menurutnya, pendidikan politik yang sistematis harus dimulai dari akar rumput sebelum mereka terpapar budaya transaksi politik sesaat.

“Kami melihat ada fluktuasi antusiasme. Partisipasi tinggi secara angka belum tentu diikuti kesadaran yang matang. Jika tidak ada intervensi sejak dini, bonus demografi kita justru bisa menjadi beban bagi kualitas demokrasi,” ujar Hasan.

Bukan Sekadar Prosedur

Materi yang dibawa ke sekolah-sekolah kini tidak lagi kaku sebatas tata cara mencoblos. JPPR mulai menanamkan daya kritis terhadap politik uang dan membangun pemahaman bahwa setiap suara berkaitan erat dengan kualitas layanan publik yang diterima warga.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendukung penuh pergeseran strategi ini. Baginya, literasi politik adalah “imun” agar generasi muda tidak mudah terombang-ambing oleh disinformasi atau populisme dangkal di media sosial.

“Pilihan di bilik suara itu dampaknya nyata pada layanan kesehatan, sekolah, hingga aspal jalan yang kita lalui setiap hari. Ini yang harus dipahami anak-anak kita. Politik bukan sesuatu yang jauh, tapi sangat dekat dengan kehidupan mereka,” kata Ratu Dewa.

“Demokrasi yang sehat itu bukan cuma soal berapa banyak yang datang ke TPS, tapi soal rasionalitas dan kualitas pilihan di dalam surat suara.”

Indikator yang Terukur

Meski menyambut baik, Ratu Dewa memberikan catatan agar program ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial di sekolah. Ia mendesak adanya indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana literasi politik siswa meningkat pasca-edukasi.

Menurut Dewa, keberhasilan program ini akan terlihat jika tingkat toleransi masyarakat terhadap politik uang menurun drastis. Pemerintah Kota Palembang berencana mengintegrasikan materi ini ke dalam program pembinaan kepemudaan dan pendidikan karakter yang sudah ada.

Investasi demokrasi jangka panjang ini diharapkan mampu melahirkan pemilih yang tidak hanya hadir ke TPS karena kewajiban administratif, melainkan karena kesadaran penuh akan arah masa depan bangsa. (desta)