Menata Wajah Hunian Palembang: Dari Rusunawa Jakabaring hingga Tepian Musi

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau titik-titik krusial hunian MBR di Palembang. Mulai dari konsep TOD di Jakabaring hingga penataan pemukiman di bantaran Sungai Musi 3-4 Ulu, sinergi pusat-daerah kini difokuskan pada hunian layak dan terjangkau.

PALEMBANG, NUSALY – Nasib masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak di Kota Palembang menjadi agenda utama dalam kunjungan lapangan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Rabu (11/2/2026). Fahri menyisir mulai dari hunian vertikal modern hingga kawasan padat di tepian sungai guna memastikan program perumahan nasional tepat sasaran.

Peninjauan bermula di Rusunawa Jakabaring. Kawasan ini diproyeksikan menjadi model ideal hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) karena lokasinya yang terintegrasi langsung dengan akses transportasi publik dan fasilitas olahraga. Fahri ingin memastikan bahwa hunian vertikal bukan sekadar tumpukan beton, melainkan ruang hidup yang fungsional bagi warganya.

“Kita melihat langsung bagaimana kondisi riil di lapangan. Optimalisasi kawasan terpadu seperti di Jakabaring ini sangat penting karena masyarakat butuh akses mudah ke fasilitas publik,” ujar Fahri saat didampingi Asisten III Setda Kota Palembang, Akhmad Bastari.

Oase bagi Sektor Non-Formal

Perhatian kementerian juga tertuju pada Perumahan Komunitas MBR Non Formal Griya Sumsel Sejahtera. Lokasi ini menjadi preseden penting bagaimana pekerja sektor informal—yang selama ini sering kesulitan mengakses kredit perbankan—bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Tak berhenti di situ, rombongan juga menembus kawasan padat di bantaran Sungai Musi, tepatnya di wilayah 3-4 Ulu. Di sini, tantangannya jauh lebih kompleks: bagaimana menata permukiman tanpa menghilangkan identitas sungai sebagai urat nadi kota. Revitalisasi di wilayah ini bukan sekadar mengecat dinding, melainkan upaya mengurangi kawasan kumuh yang bertahun-tahun menghimpit wajah kota.

“Penataan tepian sungai adalah tantangan estetika sekaligus kemanusiaan. Kita ingin kawasan sungai bersih, lingkungan berkualitas, tapi warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak.”

Evaluasi Rusun Pusat Kota

Kunjungan maraton ini ditutup dengan evaluasi di Rusun 23/24 Ilir. Berada tepat di jantung kota, rusun tua ini memerlukan perhatian khusus terkait kelayakan bangunan dan kenyamanan penghuni. Fahri menggarisbawahi pentingnya manajemen pengelolaan agar hunian vertikal tidak berubah menjadi kawasan kumuh baru di masa depan.

Menanggapi hal tersebut, Akhmad Bastari menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Palembang untuk menjadi perpanjangan tangan program Kementerian PKP. Baginya, kehadiran kementerian di titik-titik panas permukiman Palembang menjadi sinyal kuat bahwa masalah perumahan rakyat akan segera mendapat solusi konkret.

“Sinergi ini harus kuat. Pemkot siap mendukung penuh, baik dalam penataan kawasan maupun penyediaan hunian bagi warga kita yang paling membutuhkan,” kata Bastari. Dengan pengawasan langsung dari pusat, Palembang diharapkan mampu melahirkan ekosistem permukiman yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. (desta)