Menghapus Sekat Birokrasi, Palembang Pertegas Budaya Kerja Tanpa Toleransi bagi ASN Lambat

Pemerintah Kota Palembang melakukan penguatan integritas dan ritme kerja memasuki awal tahun 2026. Aparatur Sipil Negara diminta menanggalkan budaya kerja sektoral demi pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berdampak nyata bagi warga.

PALEMBANG, NUSALY – Memasuki bulan kedua di tahun 2026, Pemerintah Kota Palembang melakukan langkah strategis untuk memastikan mesin birokrasi bergerak dengan kecepatan penuh. Fase transisi dan penyesuaian anggaran serta administrasi dianggap telah usai, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kini dituntut untuk melakukan akselerasi program kerja yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut menjadi inti pesan yang ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat memimpin apel bersama di Halaman Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin (2/2/2026). Di hadapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Aprizal memberikan sinyal keras bahwa tahun ini adalah momentum bagi perbaikan kualitas pelayanan publik yang tidak lagi memberikan ruang bagi keterlambatan dan sikap apatis.

Menurut Aprizal, ritme kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang harus berubah secara fundamental. Budaya kerja yang selama ini terkesan formalitas atau “asal selesai” harus segera ditinggalkan. Memasuki Februari, seluruh perangkat daerah diperintahkan untuk langsung “tancap gas” guna menjalankan setiap agenda yang telah direncanakan agar berdampak nyata bagi hajat hidup orang banyak.

“Seluruh program dan kegiatan harus berjalan dengan ritme kerja yang jelas dan berdampak langsung. Fase penyesuaian telah selesai, kini saatnya bergerak lebih cepat dan terukur,” tegas Aprizal Hasyim di hadapan jajaran ASN Pemkot Palembang.

Tiga Pilar Integritas Wali Kota

Penegasan Sekda ini bukan sekadar imbauan rutin, melainkan tindak lanjut dari arahan strategis Wali Kota Palembang yang sebelumnya disampaikan pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Kepala Perangkat Daerah, Jumat (30/1/2026). Perjanjian tersebut menjadi landasan moral dan hukum bagi setiap pimpinan instansi untuk menjaga marwah pemerintahan.

Aprizal menjabarkan kembali tiga poin krusial yang menjadi pedoman utama dalam membangun budaya kerja baru di Palembang. Pertama, tidak ada lagi toleransi bagi ASN yang memiliki etos kerja rendah atau malas. Kedua, tidak ada ruang bagi prosedur pelayanan publik yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang mengabaikan kepentingan rakyat. Ketiga, menghapus budaya kerja yang hanya bertujuan untuk “asal aman” atau sekadar menyenangkan pimpinan tanpa memberikan hasil substansial.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap sen anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah benar-benar terkonversi menjadi manfaat bagi warga. Pimpinan daerah menginginkan Palembang dikelola dengan keberanian untuk melakukan perubahan yang signifikan.

“Palembang ke depan harus dikelola dengan integritas, profesionalitas, dan keberanian untuk berubah. Tidak ada lagi kerja sektoral yang hanya memikirkan ego instansi masing-masing. Yang ada adalah kerja kolaboratif demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat,” ujar Aprizal menekankan pentingnya sinergi antar-OPD.

Kehadiran Nyata dalam Pelayanan

Filosofi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi sorotan utama dalam apel tersebut. Aprizal menekankan bahwa Pemerintah Kota Palembang harus hadir melalui kerja nyata, bukan sekadar janji-janji di atas kertas atau seremoni belaka. Integritas aparatur diuji melalui keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, meski terkadang harus menghadapi tantangan yang kompleks.

Selain aspek kinerja teknis, etika aparatur negara juga menjadi perhatian serius. Di era keterbukaan informasi, setiap tindakan ASN dipantau langsung oleh masyarakat. Sekda mengingatkan agar seluruh ASN menjaga perilaku mereka, baik di lingkungan kantor maupun di ruang publik digital. Penggunaan media sosial oleh ASN diharapkan dapat mencerminkan citra institusi yang santun, profesional, dan melayani.

“Sikap dan perilaku kita mencerminkan wajah Pemerintah Kota Palembang. Apa yang kita lakukan, termasuk di media sosial, menjadi cerminan institusi kita di mata publik. Integritas harus dijaga di mana pun kita berada,” katanya.

Momentum Perubahan Berkelanjutan

Apel bersama di halaman rumah dinas tersebut bukan sekadar ritual mingguan, melainkan sebuah momentum untuk mempertebal komitmen pelayanan. Pemerintah Kota Palembang sadar bahwa tantangan perkotaan—mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial—hanya bisa diselesaikan jika sumber daya manusianya memiliki mentalitas pemenang dan empati yang tinggi terhadap keluhan warga.

Sebagai penutup, Sekda mengajak seluruh elemen di bawah naungan Pemerintah Kota Palembang untuk menjadikan integritas sebagai napas dalam setiap langkah pelayanan. Keberanian untuk mendobrak pola lama yang lamban menjadi kunci bagi kemajuan Palembang di masa depan. Semangat ini diharapkan terus terjaga sepanjang tahun, sehingga predikat Palembang sebagai kota yang profesional dan berintegritas dapat dirasakan langsung oleh setiap lapisan masyarakat.

“Mari kita berikan yang terbaik untuk Kota Palembang yang kita cintai ini, dengan kerja yang nyata, jujur, dan melayani,” pungkas Aprizal.

(desta)