Perjanjian Moral RT/RW, Upaya Memperkuat Jantung Pelayanan Publik Palembang

Penandatanganan pakta integritas dan pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ratusan RT/RW di Seberang Ulu II menjadi strategi Pemkot Palembang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.

PALEMBANG, NUSALY – Ratusan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, secara resmi menandatangani pakta integritas sebagai komitmen moral dalam menjalankan roda pemerintahan lokal. Langkah ini diambil guna memastikan pelayanan publik di tingkat paling dasar berjalan lebih profesional, transparan, dan berintegritas.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim memimpin langsung prosesi yang berlangsung di Auditorium Muhammadiyah Seberang Ulu II, Selasa (10/2/2026). Selain janji integritas, momentum tersebut juga menjadi tonggak pemberian jaminan sosial bagi para penggerak masyarakat melalui penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Aprizal menegaskan, RT dan RW merupakan urat nadi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan dinamika warga setiap harinya. Tanpa performa yang solid di tingkat ini, kebijakan makro pemerintah kota sulit untuk terakselerasi dengan baik.

“Tugas mereka sangat berat karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka apresiasi setinggi-tingginya wajib kita berikan, salah satunya melalui perlindungan sosial ini,” ujar Aprizal di hadapan 264 Ketua RT dan 64 Ketua RW.

Menerjemahkan visi kota

Penguatan peran perangkat lingkungan ini menjadi bagian dari peta jalan kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS). Pemkot Palembang tengah memacu lima program unggulan yang mencakup aspek kesehatan, kecerdasan, kepedulian, kecepatan gerak (Gercep), hingga pemberdayaan wilayah (Belagak).

Menurut Aprizal, keberhasilan visi besar Palembang untuk menjadi kota yang lebih berdaya saing sangat bergantung pada efektivitas RT dan RW dalam mengelola data dan menangani keluhan warga. Para pengurus wilayah diharapkan menjadi jembatan yang efektif bagi program-program pemerintah agar tepat sasaran.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota sadar betul, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peran RT dan RW sangat vital sebagai garda terdepan.”

Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi para Ketua RT dan RW juga menandai perubahan paradigma dalam melihat pekerja sosial di lingkungan pemerintah. Perlindungan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi mereka dalam menjalankan tugas lapangan yang penuh risiko.

Melalui penandatanganan pakta integritas ini, diharapkan tidak ada lagi sekat komunikasi antara warga dan pemerintah kota. Profesionalisme di tingkat RT/RW diharapkan menjadi modal sosial utama bagi Palembang dalam mewujudkan kota yang lebih tertata dan peduli terhadap hak-hak masyarakatnya.

(desta)