Menakar Taji Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Penjaga Stabilitas Harga di Sumatera

BANYUASIN, NUSALY – Hamparan sawah di Desa Mulyosari, Tanjung Lago, Rabu (11/2/2026), menjadi saksi bisu pergeseran peta kekuatan pangan di Indonesia Barat. Sumatera Selatan kini bukan lagi pemain figuran dalam urusan beras. Di tangan dingin Herman Deru, provinsi ini merangsek ke peringkat ketiga nasional, sebuah capaian yang memaksa daerah lain di Sumatera untuk mulai berkaca pada sukses Bumi Sriwijaya.

Keberhasilan ini menjadi alasan fundamental bagi Bank Indonesia untuk menempatkan Kabupaten Banyuasin sebagai episentrum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026. Sumsel tidak sekadar memamerkan angka produksi yang melimpah, tapi langsung menunjukkan taringnya dengan melepas pengiriman beras dan bawang menuju Kabupaten Aceh Tengah. Ini adalah sinyal kedaulatan: Sumsel sudah di level menyuapi daerah lain.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, tampak emosional saat menyinggung bahwa prestasi ini bukanlah panggung tunggal. Baginya, peringkat tiga nasional adalah akumulasi dari “perjudian” kebijakan yang ia mulai saat pandemi Covid-19 lewat Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Sebuah gerakan yang awalnya dipandang sebelah mata, namun kini terbukti menjadi bantalan paling empuk saat inflasi pangan menghantam daerah lain.

“Saya tidak bisa berbangga sendiri. Ini hasil kerja kolaboratif. GSMP lahir dari himpitan pandemi, dan sekarang kita lihat hasilnya sebagai pilar pengendali inflasi,” kata Herman Deru di hadapan para delegasi perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera.

Banyuasin dan Diplomasi Antar-Daerah

Pilihan lokasi di Banyuasin memiliki bobot strategis yang berat. Sebagai lumbung padi terbesar di Sumsel, Banyuasin adalah mesin utama yang menggerakkan status “Kiblat Pangan” tersebut. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, melihat Sumsel sebagai model ideal di mana kapasitas produksi yang masif bertemu dengan kemauan distribusi yang lancar.

Bagi Bank Indonesia, tantangan pangan hari ini bukan lagi soal menanam, melainkan bagaimana memastikan hasil panen tidak tertahan oleh sekat-sekat birokrasi dan infrastruktur distribusi yang mahal. Diplomasi pangan yang ditunjukkan Sumsel ke Aceh Tengah menjadi prototipe bagi provinsi lain dalam membangun konektivitas yang efisien.

“Kami berharap Pemerintah Daerah terus meningkatkan produksi pangan serta menjaga kelancaran distribusi. Efisiensi konektivitas adalah kunci agar inflasi tidak menjadi momok menakutkan bagi masyarakat,” tutur Ricky. Pesan ini menjadi pengingat bahwa surplus produksi tidak akan berarti banyak tanpa keberanian untuk berbagi beban dengan daerah yang defisit.

Transformasi dari Konsumen Menjadi Produsen

Kehadiran tokoh sentral seperti Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dan Dirops Bulog Andi Afdal menegaskan bahwa apa yang terjadi di Tanjung Lago bukan sekadar acara seremonial. Ada pengakuan pusat terhadap model pemberdayaan pangan Sumsel. Inti dari keberhasilan ini sebenarnya sederhana namun sulit direplikasi: mengubah pola pikir masyarakat dari mentalitas pembeli (konsumen) menjadi penyedia (produsoen).

Bupati Banyuasin, Askolani, yang wilayahnya menyumbang porsi signifikan dalam kedaulatan beras Sumsel, menyadari bahwa predikat juara ini membawa tanggung jawab besar. Menjaga stabilitas produksi di tengah pergeseran iklim tahun 2026 menuntut inovasi yang lebih dari sekadar bantuan pupuk. Ia melihat integrasi antara data cuaca dan ketepatan distribusi sebagai langkah krusial berikutnya.

Pelepasan bantuan komoditas ke Aceh Tengah hanyalah awal. Sumsel sedang mengirimkan pesan ke seluruh Sumatera bahwa ketahanan pangan nasional hanya bisa kokoh jika daerah-daerah surplus mau mengambil peran sebagai penyangga. Di tengah fluktuasi harga global, Sumsel telah memilih jalannya: menjadi pelindung daya beli rakyat melalui kedaulatan pangan yang nyata dan terukur.

(desta)