Menjaga Serapan Gabah, Ikhtiar Sumsel Sejahterakan Petani dan ASN

Sejak diinisiasi pada 2019, program distribusi beras bagi ASN di Sumatera Selatan terus berlanjut. Kebijakan ini menjadi instrumen ganda: menjamin kualitas pangan aparatur sekaligus menyerap produksi gabah lokal di tengah ancaman inflasi.

PALEMBANG, NUSALY – Konsistensi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat ekosistem pangan lokal memasuki babak baru pada tahun anggaran 2026. Kebijakan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirintis sejak awal kepemimpinan Gubernur Herman Deru pada 2019 kini dipastikan terus berlanjut sebagai pilar stabilitas ekonomi daerah.

Kepastian itu mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pendistribusian Beras di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (3/3/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar tunjangan pangan rutin, melainkan mandat untuk memastikan hasil keringat petani di “Bumi Sriwijaya” mendapatkan kepastian pasar yang stabil.

Langkah ini sejalan dengan posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, tantangan klasik yang selalu membayangi adalah fluktuasi harga gabah saat masa panen raya dan panjangnya rantai distribusi yang sering kali merugikan petani di tingkat hulu.

Serap gabah lokal

Inti dari kebijakan ini adalah terciptanya pasar yang pasti (captive market) bagi produksi padi lokal. Dengan mewajibkan penyaluran beras kepada ribuan ASN, pemerintah daerah secara langsung melakukan intervensi untuk menjaga harga di tingkat petani agar tidak anjlok. Hal ini menjadi krusial untuk memutus dominasi spekulan yang sering mempermainkan harga saat pasokan melimpah.

Menurut Edward, kebijakan ini sangat tepat untuk terus dilanjutkan karena mampu menyerap hasil produksi petani Sumatera Selatan secara signifikan. Dengan begitu, sirkulasi ekonomi tetap berputar di dalam daerah, di mana anggaran belanja pegawai juga memberikan dampak instan bagi kesejahteraan petani di pedesaan.

Selain sebagai jaminan serapan, program ini menjadi instrumen pengendali inflasi yang efektif. Menjelang momentum Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemprov Sumsel telah memetakan risiko kenaikan harga pangan pokok. Untuk itu, program beras ASN diintegrasikan dengan rencana operasi pasar murah di berbagai titik strategis.

Langkah tersebut didukung penuh oleh Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel untuk memastikan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Sinergi ini bertujuan agar kenaikan permintaan musiman tidak memicu lonjakan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat luas.

Inklusivitas bagi aparatur

Dalam implementasi tahun 2026, Pemprov Sumsel mempertegas aspek keadilan bagi seluruh pegawai. Edward menekankan bahwa distribusi beras berkualitas ini kini menjangkau seluruh kategori aparatur. Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

Perluasan cakupan ini menjadi sinyal kuat mengenai kesetaraan kesejahteraan di lingkungan birokrasi Sumsel. Namun, operasional program ini menuntut transparansi dan ketepatan waktu distribusi yang lebih tinggi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh aparatur sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai bentuk kepastian hukum, Pemprov Sumsel melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penyaluran Beras Pegawai untuk Tahun Anggaran 2026 bersama Perum Bulog. Langkah administratif ini menjamin bahwa beras yang didistribusikan harus memenuhi baku mutu dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Mersi Widrayani, menyatakan bahwa mekanisme penyaluran tahun ini tetap mengedepankan standar kualitas sesuai ketentuan. Bulog berkomitmen penuh untuk mendukung kebutuhan pangan pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel dengan pasokan yang stabil dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, keberlanjutan program ini menjadi ikhtiar nyata untuk menyatukan dua kepentingan besar: kesejahteraan birokrasi dan kedaulatan petani. Dengan pengelolaan yang berbasis data dan transparan, Sumatera Selatan berupaya membuktikan bahwa kemandirian pangan bisa dimulai dari meja makan para aparaturnya sendiri. (desta)