Sekda Edward Candra Perteguh Marwah Birokrasi Sumsel

Penataan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini memasuki fase krusial seiring terbitnya regulasi baru dari pusat. Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra memastikan bahwa sistem merit bukan lagi sekadar label administratif, melainkan instrumen penyaring profesionalisme aparatur di Bumi Sriwijaya.

JAKARTA, NUSALY – Reformasi birokrasi sering kali terjebak dalam tumpukan dokumen tanpa perubahan budaya kerja yang nyata. Menyadari risiko itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bergerak cepat melakukan sinkronisasi kebijakan langsung ke jantung otoritas regulasi di Jakarta.

Langkah ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra dalam Sosialisasi Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2025 di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Di sana, Edward tidak sekadar duduk mendengarkan paparan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, melainkan sedang mengunci arah baru manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerahnya.

Bagi Sumsel, Permenpan RB terbaru ini adalah jawaban atas tantangan subjektivitas dalam promosi jabatan. Selama ini, sistem merit sering dianggap “macan kertas” yang hanya indah di atas laporan. Edward ingin mengubah persepsi itu dengan menjadikan kompetensi sebagai satu-satunya mata uang yang laku untuk meniti karier birokrasi.

Memutus Rantai Subjektivitas

Ditemui usai pertemuan, Edward Candra tampak lugas membedah substansi aturan tersebut. Ia melihat celah perubahan yang cukup lebar dalam cara pemerintah daerah mengelola sumber daya manusianya. Intinya sederhana namun berat dalam eksekusi: menempatkan orang berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan.

“Regulasi ini membawa perubahan cara main yang signifikan. Kami ingin memastikan setiap talenta di Sumsel memiliki ruang tumbuh yang adil. Tidak boleh ada lagi keraguan dalam penempatan jabatan karena sistem merit yang kita terapkan harus benar-benar substantif dan terukur,” ujar Edward dengan nada tegas.

Penerapan aturan ini diprediksi akan mengguncang zona nyaman sebagian aparatur yang terbiasa dengan pola lama. Namun, bagi Edward, inilah harga yang harus dibayar untuk menciptakan mesin birokrasi yang lincah. Jika mesinnya prima, layanan publik kepada masyarakat Sumsel otomatis akan lebih cepat dan akurat.

Adaptasi Tanpa Jeda

Tantangan berikutnya adalah bagaimana instruksi dari Jakarta ini sampai ke meja-meja kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Edward menyadari bahwa musuh terbesar reformasi adalah kegagapan dalam transisi. Oleh karena itu, ia menyiapkan langkah paralel agar jajaran pimpinan di Sumsel segera satu frekuensi dengan aturan main yang baru.

Langkah jemput bola di Jakarta ini menjadi bukti bahwa Sumatera Selatan enggan hanya menjadi pengikut di ekor gerbong perubahan. Edward ingin Sumsel berada di barisan depan sebagai provinsi rujukan dalam transparansi manajemen ASN. Sinergi dengan kementerian terus diperkuat agar transisi ini tidak menimbulkan kegaduhan administratif.

Melalui komitmen yang dipertegas di ibu kota, Edward Candra sedang meletakkan standar baru bagi martabat birokrasi Sumatera Selatan. Di bawah kawalannya, reformasi birokrasi sedang digeser dari sekadar slogan menuju aksi nyata: menghadirkan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang kompeten, responsif, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. (desta)