Istana dan DPR Bantah Rumor Surat Pergantian Kapolri Pasca Demonstrasi Ricuh

JAKARTA, NUSALY — Kabar beredar mengenai pengiriman surat presiden (Supres) terkait pergantian Kapolri dibantah tegas oleh Istana dan DPR RI. Bantahan ini muncul di tengah mencuatnya isu reformasi kepolisian pasca gelombang demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi pihak pertama yang menepis rumor tersebut. “Belum ada (surpres pergantian Kapolri),” kata Dasco, Sabtu (13/9).

Pernyataan senada disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut “tidak benar” dan menguatkan pernyataan pimpinan DPR. “Belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ucap Prasetyo.

Konteks di Balik Rumor: Tuntutan Reformasi Kepolisian

Rumor mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri ini muncul setelah gelombang demonstrasi di berbagai daerah pecah dan berakhir ricuh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan mencatat ada 10 orang korban meninggal dunia selama rangkaian demonstrasi tersebut.

Tragedi ini memicu desakan publik untuk segera melakukan evaluasi dan reformasi di tubuh kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Pendeta Gomar Gultom usai Gerakan Nurani Bangsa berdialog dengan Presiden di Istana Kepresidenan.

“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Gomar usai pertemuan.

Dengan demikian, meskipun isu pergantian Kapolri terbukti tidak benar, langkah nyata menuju reformasi di tubuh Polri terlihat semakin serius. (awn)