Strategi Humanis Pengelolaan Tahanan, Fondasi Integritas Peradilan di Sumsel

PALEMBANG, KOMPAS – Di balik tembok tebal rumah tahanan dan sel kepolisian, terdapat satu fase krusial yang sering luput dari sorotan namun menentukan kualitas keadilan: pengelolaan tahanan. Di Sumatera Selatan, aparat penegak hukum kini menempatkan isu ini sebagai prioritas strategis, menyadari bahwa perlakuan negara terhadap tahanan berkorelasi langsung dengan integritas putusan pengadilan.

Tantangan pengelolaan tahanan di wilayah hukum Sumatera Selatan (Sumsel) bukan lagi sekadar soal mencegah pelarian atau menjaga keamanan fisik. Lebih fundamental dari itu, tantangannya adalah menjamin bahwa setiap individu yang sedang menjalani proses hukum diperlakukan sesuai standar hak asasi manusia, bebas dari tekanan, dan terlindungi dari intervensi yang dapat mencemari proses pembuktian.

Aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumsel kini memperkuat sinergi untuk membangun kerangka kerja terpadu. Fokus utamanya adalah modernisasi sistem dan penguatan standar prosedur operasional (SOP) yang ketat.

Menjaga Kemurnian Proses Hukum

AKBP Fijar Muslim S.I.K, mewakili komitmen institusi kepolisian, menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap tahanan tidak berhenti saat borgol terpasang. Justru, fase penahanan adalah ujian bagi profesionalisme aparat.

“Integritas sebuah kasus hukum akan runtuh jika pengelolaan tahanannya cacat,” ujar AKBP Fijar, Jumat (21/11/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi filosofi penting: bahwa bukti atau kesaksian yang lahir dari tahanan yang tertekan, sakit, atau diperlakukan buruk, berpotensi cacat hukum dan mencederai rasa keadilan.

Untuk itu, Polda Sumsel menerapkan pengawasan berlapis terhadap seluruh petugas lapangan. Kepatuhan pada SOP—mulai dari jam besuk, standar gizi makanan, hingga etika dalam proses interogasi—diawasi dengan ketat. Tujuannya adalah menutup celah bagi masuknya informasi tidak valid atau intervensi pihak luar yang dapat mengaburkan fakta hukum.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga martabat kemanusiaan. Kebenaran sejati harus terungkap di persidangan, dan itu hanya bisa dicapai jika proses di hulunya, yakni pengelolaan tahanan, berjalan bersih dan bermartabat,” tambah Alumni Akpol 97 tersebut.

Digitalisasi dan Pendekatan Psiko-Spiritual

Salah satu terobosan utama dalam strategi baru ini adalah digitalisasi data tahanan. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap status hukum, riwayat kesehatan, dan pergerakan tahanan antar-instansi. Digitalisasi ini bukan sekadar efisiensi administrasi, melainkan mekanisme kontrol untuk transparansi dan akuntabilitas, meminimalkan risiko human error atau penyalahgunaan wewenang dalam pemindahan tahanan.

Selain aspek teknis, pendekatan humanis juga disentuh melalui integrasi pembinaan mental dan rohani. Program ini dirancang untuk memitigasi tingkat stres dan depresi yang rentan dialami tahanan.

Logikanya sederhana namun mendalam: tahanan dengan kondisi mental yang stabil akan lebih mampu memberikan keterangan yang jujur dan menghadapi proses peradilan dengan kepala dingin. Ketenangan ini adalah prasyarat bagi persidangan yang objektif, di mana terdakwa dapat fokus pada pembelaan hak-hak hukumnya tanpa bayang-bayang tekanan psikologis.

Etalase Peradaban Hukum Daerah

Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Ia menilai bahwa transformasi dalam pengelolaan tahanan adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pengelolaan tahanan ini adalah etalase bagi sistem peradilan kita. Ketika tahanan diperlakukan secara manusiawi dan terlindungi hak-haknya, maka proses hukum yang berjalan di pengadilan akan menghasilkan putusan yang benar-benar adil,” ungkap Herman Deru.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif yang memperkuat supremasi hukum ini. Sinergi antara infrastruktur digital, SOP yang ketat, dan pendekatan humanis diharapkan menjadikan Sumatera Selatan sebagai model daerah yang tidak hanya tegas dalam penindakan, tetapi juga beradab dalam memperlakukan setiap individu di hadapan hukum.

(emen)