Skandal Dana Desa Kalideras, Program Ketahanan Pangan Jadi Bancakan? (Diperbarui)

Kayu Agung, Nusaly.com – Desa Kalideras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seharusnya menjadi contoh desa yang mandiri dan sejahtera berkat kucuran dana desa (DD). Namun, kenyataan berkata lain. Forum Masyarakat dan Mahasiswa OKI Bersatu (FMMOB) membongkar dugaan penyelewengan DD tahun 2022 dan 2023 yang diduga melibatkan kepala desa setempat, Wayan Widiana Susila.

Feri Utama, ketua FMMOB, membeberkan temuan investigasi mereka kepada media ini. “Kami menemukan indikasi kuat adanya praktik korupsi yang sistematis, terutama dalam pengelolaan dana ketahanan pangan,” ungkap Feri dengan nada prihatin.

Ralat Berita

Pada berita berjudul “Skandal Dana Desa Kalideras, Program Ketahanan Pangan Jadi Bancakan?” yang tayang pada 29 Mei 2024 pukul 22.57 WIB, terdapat informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Nusaly belum melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Kalideras, Wayan Widiana Susila, terkait dugaan korupsi dana desa.

Nusaly memohon maaf atas kesalahan ini dan akan segera melakukan pembaruan berita setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Permintaan Maaf kepada Pembaca

Redaksi Nusaly memohon maaf sebesar-besarnya kepada pembaca, khususnya kepada Kepala Desa Kalideras, Wayan Widiana Susila, dan seluruh warga Desa Kalideras, atas ketidakakuratan informasi yang telah dimuat dalam berita ini. Kami berkomitmen untuk selalu menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Program Ketahanan Pangan yang Amburadul

Menurut Feri, dugaan penyelewengan dana ketahanan pangan ini mencakup berbagai program, mulai dari pengadaan kandang dan ternak kambing, pengolahan pertanian, hingga pembelian bibit pohon pinang. Feri mengungkapkan bahwa banyak proyek yang terindikasi fiktif atau tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

“Misalnya, anggaran untuk pengadaan ternak kambing tidak jelas peruntukannya. Kandang-kandang yang seharusnya dibangun juga tidak ada,” jelas Feri.

“Begitu pula dengan program pengolahan pertanian dan pembelian bibit pohon pinang. Semuanya terkesan asal-asalan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” tambahnya.

Bukti Kuat: Audio Visual dan Data Keuangan

Feri tidak asal bicara. Ia dan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti audio visual yang diambil langsung di lapangan. Selain itu, mereka juga mengantongi data dari platform KPK dan OMSPAN Kementerian Keuangan yang memperkuat dugaan penyelewengan ini.

“Kami memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa dana ketahanan pangan ini tidak digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Feri.

Warga Kalideras: Korban Kebohongan

Sebagian besar warga Kalideras tidak menyadari bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka telah diselewengkan. Mereka hanya bisa gigit jari melihat program-program ketahanan pangan yang tak kunjung membuahkan hasil.

“Kami merasa dibohongi,” keluh salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

“Kami berharap banyak dari dana desa, tapi ternyata hanya dijadikan bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.” imbuhnya.

Inspektorat OKI Diminta Bertindak Tegas

Forum Masyarakat dan Mahasiswa OKI Bersatu mendesak Inspektorat OKI untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan korupsi ini. Mereka khawatir jika tidak segera ditindaklanjuti, kerugian negara akan semakin besar dan masyarakat desa akan semakin dirugikan.

“Kami meminta Inspektorat OKI untuk tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas kasus ini. Kami juga akan terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” tegas Feri.

Hingga saat ini, Kepala Desa Kalideras, Wayan Widiana Susila, belum memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi ini. Media ini telah mencoba menghubungi yang bersangkutan, namun belum ada respons.

Dugaan korupsi dana desa di Kalideras, khususnya dalam pengelolaan dana ketahanan pangan, menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan masyarakat OKI. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, bahkan di tingkat desa.

Namun, kasus ini juga menjadi momentum bagi semua pihak, terutama Inspektorat OKI, untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. ***

Catatan:
Berita ini telah diperbarui pada 30 Mei 2024 untuk menambahkan ralat dan permintaan maaf.