Disiplin ASN Jadi Sorotan, PGK OKI Dukung Ketegasan Bupati Muchendi

Dukungan terhadap langkah pembenahan birokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus mengalir pascapelantikan ratusan pejabat daerah. Ketua DPD PGK OKI Rivaldy Setiawan menegaskan pentingnya konsistensi dalam menegakkan loyalitas dan etika pelayanan publik guna mengikis praktik indisipliner aparatur di Bumi Bende Seguguk.

KAYUAGUNG, NUSALY – Riuh rendah suasana pelantikan 115 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) beberapa waktu lalu menyisakan pesan mendalam tentang urgensi penataan mentalitas birokrasi. Ketegasan Bupati OKI Muchendi Mahzareki dalam menegur sikap kurang tertib bawahannya kini mendapat apresiasi sekaligus pengawalan dari unsur pemuda.

Ketua DPD Pemuda Garuda Kencana (PGK) OKI, Rivaldy Setiawan, SH, menilai langkah Bupati Muchendi sebagai alarm keras bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bagi Rivaldy, pesan Bupati bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah, merupakan fondasi utama dalam menjaga marwah pemerintahan.

“Apa yang disampaikan Bapak Bupati sudah sangat tepat. Jabatan itu tanggung jawab besar kepada rakyat. ASN harus menjaga etika dan fokus pada pelayanan publik, bukan sekadar mengejar status,” ujar Rivaldy saat memberikan pernyataan resmi di Kayuagung, Kamis (5/3/2026).

Ancaman Fenomena “Hanya Absen”

Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan catatan kritis. PGK OKI mengungkapkan temuan lapangan yang menunjukkan masih adanya celah dalam kedisiplinan oknum aparatur. Fenomena “hanya absen”—di mana oknum ASN hadir saat jam masuk dan pulang namun menghilang di jam kerja—ditengarai masih menjadi penyakit kronis di beberapa lini pelayanan.

Rivaldy menegaskan bahwa praktik semacam itu adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi birokrasi. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial melalui gaji yang tidak dibayar dengan kinerja, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten OKI.

“Kami menerima laporan masyarakat soal oknum yang datang hanya untuk absen lalu pergi. Jika ini benar, tentu sangat merugikan pelayanan. Masyarakat adalah pihak yang paling disakiti jika aparatur bekerja setengah hati,” tegasnya.

Mendorong Pengawasan Berjenjang

Guna menyelaraskan visi Bupati Muchendi dengan realita di lapangan, PGK OKI mendorong adanya evaluasi kinerja berbasis capaian nyata, bukan sekadar data absensi digital. Pengawasan internal di setiap OPD harus diperketat dengan melibatkan sistem sanksi yang berjenjang dan transparan.

Rivaldy berharap momentum pelantikan ini menjadi titik balik bagi seluruh ASN di OKI untuk melakukan refleksi diri. Integritas dan profesionalisme tidak bisa tumbuh hanya dari instruksi di atas podium, melainkan harus mendarah daging dalam keseharian setiap aparatur.

“ASN adalah wajah pemerintah. Jika disiplinnya rapuh, maka wajah pemerintah di mata masyarakat akan tampak buruk. Kami mendukung penuh Bupati membangun tim kerja yang solid, namun pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu,” tutup Rivaldy.

Sinergi antara ketegasan pemimpin dan pengawasan aktif dari organisasi kemasyarakatan seperti PGK ini diharapkan mampu menciptakan iklim birokrasi di OKI yang lebih sehat, responsif, dan benar-benar hadir untuk melayani kepentingan rakyat. (dhi)