Kapolda Sumsel Sandi Nugroho Redam Bom Waktu Konflik Agraria Demi Amankan Investasi

Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho gerak cepat memitigasi sengketa lahan di Sumatera Selatan. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas nasional dan memberikan jaminan keamanan bagi para investor di Bumi Sriwijaya.

PALEMBANG, NUSALY – Sumatera Selatan bukan sekadar hamparan lahan subur bagi perkebunan atau perut bumi yang kaya energi. Di balik potensi ekonominya yang menggiurkan, ada ancaman laten yang setiap saat bisa mengoyak ketenangan: konflik agraria.

Masalah sengketa lahan di wilayah ini ibarat bom waktu yang sumbunya bisa tersulut kapan saja jika administrasi pertanahan dibiarkan karut-marut. Memahami risiko besar tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, memilih untuk tidak menunggu api membesar. Ia mengambil kendali untuk membenahi hulu persoalan melalui langkah mitigasi yang taktis.

Selasa (24/2/2026), di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, pertemuan strategis antara kepolisian dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel digelar. Agenda ini bukan sekadar silaturahmi formal antar-instansi.

Sandi Nugroho membawa misi besar; merapikan legalitas lahan sebagai fondasi stabilitas nasional. Baginya, kepastian hukum atas sebidang tanah adalah harga mati untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Tanpa sertifikasi yang jelas, setiap proyek strategis nasional maupun investasi swasta di Sumsel akan selalu dihantui oleh klaim tumpang tindih yang melelahkan.

Sandi sadar betul bahwa Sumatera Selatan adalah magnet bagi investasi sektor infrastruktur dan energi. Namun, ia juga paham bahwa gangguan keamanan paling serius seringkali berawal dari sengketa tanah yang tak kunjung tuntas. Itulah mengapa, mitigasi konflik agraria kini ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan keamanan daerah yang tidak bisa ditawar lagi.

Mencegah Anarki

Dalam pandangan Sandi Nugroho, sengketa lahan bukan cuma soal adu data di meja birokrasi. Jika dibiarkan berlarut tanpa penanganan yang sistematis, urusan perdata ini sangat mudah bergeser menjadi konflik sosial yang anarkis. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seringkali memancing di air keruh, memanfaatkan ketidakjelasan administrasi untuk memprovokasi massa.

“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis itu berbahaya, bisa berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang masif. Kita harus bergerak dengan mitigasi yang terukur dan berbasis data. Tidak bisa lagi pakai cara-cara lama yang hanya reaktif,” tegas Kapolda di hadapan jajaran pimpinan BPN.

Sandi menekankan bahwa rasa aman masyarakat dan kepastian bagi investor hanya bisa lahir dari legalitas yang kuat. Jika administrasi pertanahan rapi, maka celah bagi munculnya gesekan sosial akan tertutup dengan sendirinya. Inilah yang ia sebut sebagai kepemimpinan preventif; polisi hadir untuk memastikan sistem hukum berjalan dengan benar di lapangan sebelum konflik fisik sempat terjadi.

Bersih-bersih Internal

Keseriusan Kapolda tidak berhenti pada instruksi untuk pihak luar. Sebagai bentuk komitmen nyata, Sandi Nugroho langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendataan dan percepatan sertifikasi aset Polri di seluruh Sumatera Selatan.

Ia tidak ingin polisi hanya menuntut ketertiban administrasi pada warga atau investor, sementara aset negara di internal Polri sendiri belum terdokumentasi dengan sempurna. Ini adalah langkah bersih-bersih internal yang nyata untuk memberikan teladan bagi institusi lain.

Agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, Sandi menetapkan mekanisme koordinasi yang sangat teknis. Penunjukan Person In Charge (PIC) khusus menjadi bukti bahwa ia ingin setiap hambatan administrasi di lapangan bisa diselesaikan dengan cepat melalui jalur komunikasi satu pintu dengan BPN.

Koordinasi ini tidak boleh sekadar formalitas, tapi harus mampu memotong jalur birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan memperlambat proses sertifikasi lahan.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menyebutkan bahwa langkah Kapolda ini merupakan respons atas kebutuhan dunia usaha. Dengan adanya kepastian hukum lahan, pelaku usaha tidak perlu lagi merasa was-was saat menanamkan modal di Sumatera Selatan. Keamanan investasi secara otomatis akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Sinergi Lapangan

Langkah taktis Sandi Nugroho ini pun disambut baik oleh Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat. Komitmen verifikasi dokumen dan validasi lapangan secara menyeluruh kini menjadi prioritas untuk memangkas praktik tumpang tindih kepemilikan lahan. Tindak lanjut dari pertemuan ini akan segera digulirkan melalui konsolidasi teknis dengan para Kapolres dan kantor pertanahan di kabupaten/kota.

Melalui kepemimpinan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, Polda Sumsel kini bertransformasi menjadi katalisator kepastian hukum pertanahan. Polisi tidak lagi hanya berdiri di barisan depan saat bentrokan terjadi, tapi duduk di meja perencanaan untuk memastikan setiap jengkal tanah di Sumatera Selatan memiliki kejelasan hukum. Ini adalah upaya nyata dalam menjaga stabilitas nasional, memastikan roda ekonomi terus berputar tanpa terganjal sengketa lahan yang melelahkan.

(emen)