Ancaman Blokade Warga Membuntuti Kerusakan Jalan Lintas Musi Rawas

MUSI RAWAS, NUSALY — Kesabaran warga di Kelurahan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, tampaknya telah mencapai batasnya. Jalan lintas penghubung Musi Rawas-Sekayu yang menjadi urat nadi distribusi logistik kini kondisinya rusak parah hingga kerap disebut sebagai “jalur maut” oleh pengguna jalan. Lubang-lubang besar dan medan yang licin saat hujan telah memicu rangkaian kecelakaan yang tak kunjung usai.

Rudi, salah satu warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut karena tuntutan pekerjaan, mengaku selalu diliputi kecemasan. “Harus ekstra hati-hati karena lubangnya lumayan besar. Kalau hujan jadi licin, ditambah saat malam hari minim penerangan,” keluhnya, Senin (26/1/2026).

Ketakutan warga bukan tanpa alasan. Data di lapangan menunjukkan dampak nyata dari pengabaian infrastruktur ini. Setidaknya 20 kendaraan angkutan dilaporkan terbalik dalam kurun waktu terakhir akibat kontur jalan yang tidak lagi layak dilalui.

Ultimatum di Tengah Kelumpuhan Infrastruktur

Anggota DPRD Musi Rawas, Alamsyah, menyatakan bahwa hingga kini belum ada upaya perbaikan nyata meski korban terus berjatuhan. Bahkan, pada hari yang sama saat pemantauan dilakukan, sebuah mobil kembali dilaporkan terbalik di lokasi tersebut. Kerusakan terpantau merata mulai dari Kecamatan Muara Kelingi hingga ke perbatasan wilayah Sekayu.

Pihak legislatif daerah kini melayangkan ultimatum. Rencananya, pada 3 Februari 2026, akan digelar pertemuan besar yang melibatkan para kepala desa di Kecamatan Lakitan dan Muara Kelingi guna menuntut kepastian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Jika tidak dilakukan perbaikan hingga batas waktu yang kita tentukan dalam rapat itu, nantinya akan dilakukan penutupan akses jalan. Tidak ada tuntutan lain selain perbaikan jalan,” tegas Alamsyah.

Langkah ekstrem ini dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memaksa pemerintah pusat maupun daerah hadir di tengah penderitaan warga. Mengingat status jalur ini sebagai jalan nasional, kompleksitas birokrasi sering kali menjadi dalih atas lambatnya penanganan di level akar rumput.

Risiko Gangguan Logistik dan Dilema Keamanan

Namun, rencana penutupan jalan ini memicu kekhawatiran dari sisi keamanan dan distribusi kebutuhan pokok. Kapolsek Muara Kelingi, Iptu M Nur Hendra, mengingatkan bahwa jalur Musi Rawas-Sekayu adalah lintasan utama bagi truk pengangkut bahan pangan.

Penutupan jalan secara sepihak dikhawatirkan akan memicu kemacetan panjang dan mengganggu stabilitas pasokan barang ke berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Pihak kepolisian mendorong agar warga dan tokoh masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan krisis baru.

“Harus dikoordinasikan dengan Polres Musi Rawas. Kalau ditutup, banyak truk yang membawa bahan pokok tidak bisa melintas, kebutuhan warga malah bisa terganggu,” ujar Iptu Hendra. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya telah ada instruksi dari gubernur terkait percepatan perbaikan, namun proses administratifnya memang membutuhkan waktu.

Kini, nasib jalan lintas Musi Rawas-Sekayu bergantung pada pertemuan 3 Februari mendatang. Jika otoritas terkait gagal menyodorkan rencana aksi yang konkret, maka blokade bukan lagi sekadar ancaman, melainkan bentuk perlawanan warga atas hak keselamatan yang selama ini terabaikan di sepanjang jalan nasional tersebut.

(dhi)