Firdaus Hasbullah dan Ikhtiar Merawat Marwah Parlemen di PALI

PALI, NUSALY — Ruang sidang parlemen di daerah sering kali terasa seperti labirin yang kedap suara, di mana kebijakan diketok tanpa narasi yang sampai ke telinga publik secara utuh. Namun, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin (9/2/2026), mencoba meruntuhkan stigma tersebut. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) PALI secara khusus menyematkan predikat Legislator Terkomunikatif 2026 kepada Firdaus Hasbullah, SH MH.

Penghargaan ini bukan sekadar plakat penghias dinding, melainkan sebuah tuntutan moral bagi wakil rakyat di tengah tren pejabat daerah yang cenderung “alergi” terhadap konfirmasi jurnalis saat isu sensitif mencuat.

Firdaus Hasbullah, yang bernaung di bawah panji Partai Demokrat, memahami betul bahwa di era banjir informasi, diamnya seorang pejabat publik adalah celah bagi lahirnya disinformasi yang merusak.

Di Kabupaten PALI—wilayah yang tengah berakselerasi pasca-pemekaran dari Muara Enim—akses terhadap narasumber yang responsif adalah barang mewah. Terutama dalam menjelaskan alokasi anggaran dan arah strategis pembangunan daerah kepada “kuli tinta” yang bertugas di Bumi Serepat Serasan.

Kehadiran tokoh seperti Wakil Bupati Iwan Tuaji, Kajari PALI Hamidi, hingga jajaran Forkopimda dalam acara tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi kini mulai dipandang sebagai standar emas dalam kualitas kepemimpinan daerah di Sumatera Selatan.

Beban Kepercayaan

Bagi Firdaus, penghargaan ini membawa beban ganda yang tidak ringan. Ia menyadari bahwa kepercayaan pers adalah cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif itu sendiri.

“Ada momen ketika lelah terasa terbayar karena kepercayaan. Menjadi legislator bukan sekadar urusan administrasi persidangan, tapi bagaimana menjawab kegelisahan rakyat melalui ruang komunikasi publik yang jujur dan apa adanya,” ungkap Firdaus dalam sesi refleksi usai menerima penghargaan.

Sikap Firdaus ini menjadi penting karena sejarah legislasi di tingkat daerah sering kali diwarnai oleh kebijakan yang diambil di balik pintu tertutup. Ketika pintu informasi dikunci, maka kecurigaan publik meningkat. Firdaus memilih jalan yang berisiko bagi banyak politisi lain: keterbukaan.

Dengan membuka keran informasi seluas-luasnya, ia tidak hanya sedang membangun citra pribadi, melainkan sedang berinvestasi pada public trust yang selama ini sering kali berada pada titik nadir akibat tertutupnya saluran komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituennya.

Logika Pemekaran

Konteks PALI sebagai kabupaten muda hasil pemekaran pada tahun 2013 membuat transparansi menjadi syarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam namun masih berjuang keras meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PALI butuh pengawasan publik yang sangat ketat melalui peran media.

Firdaus Hasbullah menempatkan dirinya sebagai anomali positif di sini. Ia memandang pers bukan sebagai “hama” pengganggu kebijakan, melainkan mitra strategis untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka di atas kertas laporan.

Tagline HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, ia terjemahkan sebagai kedaulatan informasi bagi masyarakat PALI. Tanpa akses data yang jelas dari legislator, kedaulatan ekonomi rakyat hanyalah jargon kosong di atas podium.

Ketua PWI PALI, Joko Sadewo, secara tegas menyebut Firdaus sebagai antitesis dari karakter pejabat yang hanya mau bersuara saat berita manis muncul. Firdaus justru sering kali hadir di saat-saat kritis, memberikan penjernihan informasi bagi publik ketika sebuah isu berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Integritas Politik

Kematangan demokrasi di tingkat lokal sangat bergantung pada kemudahan pers mengakses narasumber kunci. Langkah konsisten Firdaus Hasbullah seharusnya menjadi katalisator bagi rekan sejawatnya, baik di kursi legislatif maupun eksekutif.

Bahwa di era keterbukaan ini, transparansi bukan lagi sebuah pilihan opsional yang bisa ditawar berdasarkan kepentingan sesaat, melainkan fondasi utama dari integritas seorang politisi modern yang bertanggung jawab secara publik.

Keterbukaan ini juga berdampak langsung pada mitigasi potensi gesekan sosial di lapangan. Di daerah yang tengah bertumbuh secara infrastruktur, ketidakpastian informasi mengenai proyek pengadaan atau pembebasan lahan sering kali memicu kecurigaan yang berujung konflik.

Gaya komunikasi Firdaus yang lugas dan terbuka membantu meredam potensi tersebut sebelum meledak ke permukaan. Akuntabilitasnya tidak hanya diuji setiap lima tahun sekali di kotak suara, tapi diuji setiap hari melalui setiap jawaban yang ia berikan kepada media.

Harapan besar kini disematkan pada pundaknya agar standar komunikasi ini menjadi kultur permanen di Parlemen PALI guna mewujudkan tata kelola daerah yang lebih mapan dan transparan.

(dhi)