Kementerian Lingkungan Hidup memprioritaskan Kabupaten Ogan Komering Ilir karena memegang hampir separuh dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan.
JAKARTA, NUSALY – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memprioritaskan pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pada tahun 2027. Pembangunan fasilitas tersebut bernilai sekitar Rp33 miliar dan menjadi bagian dari penguatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penetapan OKI sebagai lokasi prioritas berkaitan erat dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Sekitar 60,15 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan ekosistem gambut, atau mencakup sekitar 49,3 persen dari total kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Luasan tersebut menjadikan OKI kawasan dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi pada musim kemarau.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menjelaskan, pembangunan Daop direalisasikan pada 2027 karena Pemerintah Kabupaten OKI telah memenuhi persyaratan utama penyediaan lahan yang telah bersertifikat.
“Kesiapan lokal sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk pelaksanaan pembangunannya,” kata Jumhur saat menerima kunjungan Bupati OKI Muchendi Mahzareki di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Daop untuk mempercepat penanganan karhutla
Fasilitas Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan di OKI nantinya akan menjadi pusat operasional pencegahan dan penanganan karhutla. Keberadaan fasilitas tersebut ditujukan untuk mempercepat koordinasi, mobilisasi personel dan peralatan, serta meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran di kawasan gambut.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan bersertifikat sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas tersebut.
“Daop akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan agar operasional pengendalian kebakaran di daerah semakin efektif,” ujar Muchendi.
Bantuan armada sampah dan rekomendasi lingkungan
Selain pembahasan Daop Karhutla, Pemerintah Kabupaten OKI juga mengusulkan bantuan sarana pengelolaan sampah berupa dump truck dan kendaraan roda tiga. Pemkab OKI juga mengajukan percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Menanggapi usulan tersebut, Jumhur menyatakan bantuan sarana persampahan direncanakan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, dokumen rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI langsung ditandatangani pada hari yang sama.
Pembangunan Daop Karhutla di OKI dijadwalkan dimulai pada 2027 setelah pemerintah daerah menyelesaikan penyediaan lahan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat koordinasi penanganan kebakaran di wilayah gambut OKI yang selama ini menjadi salah satu kawasan rawan karhutla di Sumatera Selatan. ***
