Maraknya keterlibatan oknum dalam tubuh Bank BRI dari tingkat pusat hingga unit kecamatan menunjukkan adanya kegagalan akut dalam sistem pengawasan berlapis
PALEMBANG, NUSALY – Langkah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir membuka penyidikan baru atas dugaan tindak pidana korupsi di Bank BRI Cabang Pampangan mempertegas potret buram tata kelola manajemen Bank BRI.
Kasus di tingkat unit hilir ini bukan lagi sekadar dinamika fraud lokal yang berdiri sendiri, melainkan indikator kuat bahwa praktik rasuah di tubuh bank berlambang perseroan terbatas terbuka ini disinyalir telah menggurita secara sistemik dari lini bisnis makro hingga ke program pemberdayaan masyarakat desa.
Keterlibatan aktif para pejabat dan pegawai internal dalam memanipulasi instrumen keuangan mengonfirmasi adanya kelemahan mendasar pada sistem deteksi dini mitigasi risiko korporasi.
Ketika Bank BRI memiliki valuasi besar namun terus-menerus kebobolan oleh pekerjanya sendiri dengan bermacam modus, maka efektivitas implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang bersih patut dipertanyakan keandalannya di lapangan.
Skandal keuangan yang terus berulang ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan berlapis yang selama ini dibanggakan industri keuangan kerap kali lumpuh di hadapan kongkalikong otoritas internal.
Kasus Pampangan kini menjadi pintu masuk krusial bagi penegak hukum untuk menguliti seberapa jauh kerusakan struktural yang terjadi pada penyaluran fasilitas dana negara di wilayah Sumatera Selatan.
Jejaring fraud menggurita
Indikasi mengenai praktik korupsi yang telah mengakar dan berlangsung lama di tubuh Bank BRI diperkuat oleh rangkaian preseden hukum yang kini tengah bergulir di meja hijau.
Sebagai pembanding utama, Pengadilan Negeri Palembang saat ini masih menyidangkan skandal mega korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI kepada PT BSS dan PT SAL dengan nilai fantastis mencapai Rp 1,6 triliun yang menjerat enam orang terdakwa dari lingkaran dalam perbankan tersebut.
Rentetan kasus dari skala triliunan di pusat kota hingga penyimpangan di tingkat cabang pembantu kecamatan memperlihatkan sebuah pola kejahatan kerah putih yang terstruktur.
Lembaga keuangan yang memegang amanah sebagai agen pembangunan nasional ini justru kerap kali dijadikan alat oleh oknum di dalamnya untuk membobol kas negara demi keuntungan pribadi dan kelompok perantara.
Ketidakmampuan sistem pengawasan internal dalam menghentikan kebocoran anggaran ini sejak dini menunjukkan adanya pembiaran atau kelonggaran dalam penerapan audit.
Akibatnya, celah hukum dan kelemahan sistem sirkulasi anggaran terus dieksploitasi oleh sindikat internal Bank BRI dari waktu ke waktu secara berulang tanpa ada efek jera yang berarti.
Pola manipulasi KUR
Karakteristik korupsi pada unit Bank BRI yang menyasar wilayah penyangga umumnya bertumpu pada manipulasi produk kredit penunjang ekonomi rakyat.
Modus paling jamak yang ditemukan oleh penyidik kejaksaan adalah pemalsuan dokumen usaha nasabah, penggunaan identitas fiktif, hingga pembentukan usaha bayangan demi meloloskan pencairan dana tanpa melalui prosedur verifikasi yang valid.
Pola kejahatan manipulatif ini sebelumnya mewujud secara nyata pada kasus hukum di Bank BRI Unit Betung Kantor Cabang Prabumulih.
Dalam perkara tersebut, Kepala Unit BRI Betung bernama Ahmad Usman terbukti memalsukan 52 data usaha nasabah demi mencairkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif sepanjang periode tahun 2020, sebuah tindakan manipulatif yang menyebabkan negara menanggung kerugian sebesar Rp 1,8 miliar lebih.
Kemudahan para oknum tingkat kepala unit dalam mengelabui sistem verifikasi mencerminkan bahwa aturan persetujuan ganda (four-eyes principle) dalam sirkulasi kredit sering kali hanya menjadi pemanis administrasi di atas kertas.
Pelonggaran prinsip kehati-hatian demi mengejar target kuantitas penyaluran kredit pada akhirnya menjadi bumerang fatal yang mengorbankan stabilitas keuangan negara dan merugikan hak nasabah yang sesungguhnya.
Audit materiil BPK
Dalam perkembangan penanganan kasus di BRI unit Pampangan, pihak kejaksaan kini bergerak ke tahap pembuktian materiil untuk memperkuat konstruksi dakwaan dan melengkapi alat bukti.
Kasi Intel Kejari OKI, Agung Setiawan, mengungkapkan bahwa Tim Pidana Khusus di bawah pimpinan Kasi Pidsus Purnomo saat ini sedang fokus melakukan penghitungan nilai riil kerugian negara dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pelibatan auditor negara dari BPK RI ini dinilai sangat krusial untuk mengurai aliran dana siluman dan memastikan seberapa besar sirkulasi keuangan yang telah diselewengkan oleh para pelaku.
Kendati pihak Kejari OKI masih menutup rapat informasi mengenai jumlah serta identitas oknum internal Bank BRI yang bakal ditetapkan sebagai tersangka, sinyalemen mengenai adanya penetapan tersangka dalam waktu dekat sudah dipastikan berjalan sesuai hukum acara.
“Tunggu kabar selanjutnya, intinya tahapan proses saat ini tim sedang melakukan penghitungan kerugian negara bersama dengan BPK RI,” ujar Agung saat dikonfirmasi mengenai jalannya perkara tersebut.
Penuntasan kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi manajemen puncak Bank BRI untuk merombak total sistem kepatuhan di tingkat unit terkecil.
Jika reformasi birokrasi dan pembenahan integritas pegawai tidak dilakukan secara drastis ke akar-akarnya, kepercayaan masyarakat premium serta publik terhadap kredibilitas Bank BRI akan terus tergerus oleh bayang-bayang korupsi internal yang tak berujung. (dra/dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
