Layanan Publik Muba Diuji Lewat Skema Kerja Fleksibel

Transformasi digital birokrasi di Bumi Serasan Sekate kini menuntut disiplin baja aparatur sipil negara meski tanpa pengawasan fisik di kantor.

SEKAYU, NUSALY – Reformasi birokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin memasuki babak baru. Skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) mulai dimatangkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh lini perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin menegaskan bahwa peralihan ini bukan izin untuk bersantai. Ini adalah transformasi sistem yang menuntut disiplin tinggi dan penguasaan teknologi digital. Pelayanan masyarakat menjadi taruhan utama dalam uji coba pola kerja jarak jauh ini.

Dalam rapat teknis di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekayu, Selasa 7 April 2026, Syafaruddin menyebut roda pemerintahan wajib tetap berputar efektif. Tidak boleh ada celah bagi penurunan kualitas layanan publik.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diperintah menyusun jadwal kerja dan mekanisme pengawasan berbasis kinerja yang ketat. Administrasi pemerintahan dipacu bermigrasi penuh ke sistem elektronik guna menghapus hambatan jarak.

Kendali kinerja

Urusan teknis menjadi titik krusial agar pola kerja baru ini tidak salah sasaran. Sekretaris BKPSDM Muba Musa Firdaus mengingatkan jajarannya agar tidak keliru menerjemahkan esensi WFH. Pegawai tetap wajib bekerja maksimal sesuai beban tugasnya meski tidak berada di kantor.

Evaluasi berkala bakal dilakukan untuk memotret sejauh mana efektivitas pelayanan daring merespons kebutuhan masyarakat di lapangan secara nyata.

”Jangan sampai salah menerjemahkan WFH ini. Pegawai tetap bekerja dengan maksimal. Pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal, jangan sampai memengaruhi layanan terhadap masyarakat,” ujar Musa dengan nada tegas.

Infrastruktur digital kini menjadi tulang punggung koordinasi antarinstansi. Pemkab Muba mengunci mekanisme pelaporan kinerja secara daring sebagai alat ukur utama produktivitas setiap abdi negara selama masa transisi pola kerja ini.

Adaptasi digital

Keberhasilan skema ini bergantung pada kedisiplinan individu dan keandalan sistem pendukung. Syafaruddin menginstruksikan seluruh kepala OPD memastikan infrastruktur koordinasi berjalan tanpa hambatan teknis.

WFH diposisikan sebagai instrumen untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan efisien. Musi Banyuasin ingin membuktikan bahwa produktivitas kerja tidak lagi terikat pada sekat ruang kantor konvensional, sepanjang sistem pengawasan berjalan tanpa kompromi. (*/dhi)