Memastikan Sekolah Tetap Hidup, Kemendikdasmen Lakukan Pendataan Presisi dan Revitalisasi Bertahap

JAKARTA, NUSALY — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat untuk memulihkan denyut pendidikan di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Total dana alokasi darurat sebesar Rp 13,3 miliar disiapkan Kemendikdasmen untuk memastikan proses pelaksanaan pendidikan tidak terhenti.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan duka cita mendalam dan menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan anak-anak tetap bisa belajar di tengah keterbatasan.

“Atas nama pribadi dan Kemendikdasmen saya menyampaikan rasa belansungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang terdampak musibah. Setiap rupiah dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan layanan publik,” ungkap Menteri Mu’ti di Jakarta, Senin (1/12).

Strategi Pendataan Presisi dan Akses Logistik

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa penyiapan bantuan fisik dan peralatan sekolah harus didahului dengan pendataan yang akurat. Saat ini, tantangan logistik dan akses menuju lokasi bencana masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, Kemendikdasmen mengandalkan komunikasi intensif dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah untuk memetakan kebutuhan.

Pendataan ini merupakan langkah krusial. Mu’ti menekankan bahwa hanya dengan data yang akurat, Kemendikdasmen bisa menyusun langkah intervensi yang tepat, baik untuk dukungan logistik maupun dukungan program jangka panjang.

“Ketika data akurat sudah terkumpul, berikutnya kita bisa menyusun langkah-langkah untuk bagaimana agar pembelajaran bisa dilakukan,” ujarnya.

Ketepatan data ini akan menentukan prioritas penyaluran bantuan awal, termasuk perangkat sekolah, hingga penentuan skema perbaikan sarana pendidikan yang rusak.

Prioritas Layanan Psikososial dan Keterlibatan Guru

Selain bantuan fisik, Kemendikdasmen memprioritaskan layanan pemulihan trauma. Program layanan psikososial disiapkan bagi para murid dan korban terdampak bencana. Layanan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak trauma pascabencana agar stabilitas emosi anak-anak pulih, sehingga mereka siap kembali ke proses pembelajaran.

Dalam konteks penanganan trauma di sekolah, peranan guru dan tenaga pendidik lokal menjadi garda terdepan. Mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi psikologis murid. Oleh karena itu, Kemendikdasmen harus memastikan bahwa UPT daerah segera memberikan pelatihan singkat kepada guru-guru di zona aman terdekat agar mereka mampu menjadi pendamping awal sebelum tim ahli psikososial tiba.

Gotong Royong dan Keberlanjutan Fiskal

Menteri Mu’ti juga secara eksplisit mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dalam pemulihan, menyadari bahwa skala bencana mungkin melampaui alokasi dana awal.

“Kami juga menghimpun dana melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ Baznas) Kemendikdasmen, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi membantu korban terdampak bencana,” ungkapnya.

Ajakan ini merupakan mekanisme solusi konstruktif yang ditawarkan pemerintah, membuka ruang bagi partisipasi publik dan filantropi untuk mempercepat pemulihan.

Untuk menjamin keberlanjutan pemulihan, Mu’ti memastikan adanya komitmen anggaran pada tahun berikutnya.

“Dan memprioritaskan sekolah terdampak agar mendapatkan bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di tahun depan,” pungkas Menteri Mu’ti.

Komitmen untuk memprioritaskan Revitalisasi 2026 ini merupakan langkah penting dalam menjamin kepastian fiskal bagi pembangunan kembali sarana sekolah yang rusak parah. Meskipun proses revitalisasi sering kali panjang, penetapan prioritas ini memastikan bahwa sekolah-sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar akan segera masuk dalam daftar tunggu anggaran tanpa harus bersaing dengan sekolah lain yang tidak terdampak bencana.

Dengan strategi pendataan yang presisi, penguatan dukungan psikososial, dan skema pembiayaan berkelanjutan melalui Revitalisasi 2026, Kemendikdasmen berupaya membangun kembali harapan dan memastikan bahwa bencana tidak merenggut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

(dhi)