Komitmen pengentasan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh di Sumatera Selatan diakselerasi melalui gerakan kolektif yang mengombinasikan pendanaan negara dengan modal sosial gotong royong masyarakat bawah.
PALEMBANG, NUSALY – Upaya pemenuhan hak atas hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Selatan terus didorong melampaui batas program administratif prasarana semata. Otoritas pemerintah daerah kini meletakkan pembenahan struktural perumahan sebagai gerakan moral terpadu yang bertumpu pada transparansi anggaran dan pemulihan solidaritas sosial di tingkat tapak.
Langkah taktis tersebut melandasi peluncuran Gerakan Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Agenda strategis yang menjadi bagian dari akselerasi pemugaran permukiman kumuh ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru di kawasan padat penduduk Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Selasa (5/5/2026) pagi.
Peluncuran di tengah pemukiman warga ini mempertegas bahwa kebijakan pemprov dirancang untuk bersentuhan langsung dengan realitas sosial. Program Rutilahu skala daerah ini sekaligus menjadi instrumen pendukung taktis guna menyokong target nasional dalam pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia.
Menolak sekadar menjadi seremonial
Dalam arahannya di hadapan warga dan perangkat pemerintahan setempat, Gubernur Herman Deru mengingatkan agar seluruh jajaran pelaksana di lapangan tidak terjebak pada rutinitas seremoni peletakan batu pertama. Keberhasilan program perumahan rakyat dinilai sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu membangun tingkat kepercayaan (trust) dan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat, mulai dari donatur swasta hingga rukun tetangga.
Keterpaduan langkah ini dipandang menjadi formula utama yang membuat progres pembenahan hunian di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang menggembirakan. Jalinan kemitraan yang transparan tidak hanya berhasil mempercepat proses konstruksi fisik bangunan, melainkan mampu merawat martabat sosial warga yang dibantu.
Gubernur menekankan bahwa gerakan mulia ini harus segera diadopsi secara masif oleh seluruh bupati dan wali kota di 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.
“Ini bukan hanya soal menjalankan program. Yang membuatnya luar biasa adalah ketika semua pihak dilibatkan dan saling percaya. Dari situ, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menghadirkan senyum bagi saudara-saudara kita,” ujar Herman Deru.
Refleksi tata kelola berbasis rekor masa lalu
Guna memberikan arah strategi bagi para pemangku kebijakan lokal, Herman Deru membuka kembali memori keberhasilan tata kelola perumahan swadaya yang pernah dipimpinnya pada tahun 2012. Kala itu, sebuah program bedah rumah massal di tingkat daerah berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) karena mampu merehabilitasi sebanyak 300 unit rumah tidak layak huni hanya dengan modal stimulus awal sebesar Rp1,5 miliar.
Kunci utama dari efisiensi yang tinggi tersebut terletak pada ketiadaan sekat informasi dan keterbukaan penuh dalam penyaluran dana stimulan. Ketika akuntabilitas publik dijaga, masyarakat yang memiliki kelebihan finansial secara sukarela akan ikut bergerak menyumbangkan materi, tenaga, hingga bahan bangunan tanpa perlu dipaksa oleh regulasi birokrasi yang kaku.
Formula menyentuh hati rakyat melalui keterbukaan inilah yang ingin dihidupkan kembali dalam pembentukan ekosistem Rutilahu 2026. “Setiap bantuan kami serahkan secara terbuka di hadapan lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Bahkan, masyarakat yang mampu turut menyumbang, baik berupa uang, tenaga, maupun bahan bangunan. Karena transparan, kepercayaan tumbuh dan gotong royong pun bergerak,” kata Gubernur menjelaskan.
Oleh karena itu, kevalidan data kemiskinan dan kondisi riil bangunan di lapangan menjadi prasyarat mutlak yang tidak boleh dimanipulasi. Herman Deru mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk bahu-membahu menyukseskan program ini demi merawat nilai kemanusiaan, tanpa harus terikat pada sekat perbedaan suku, agama, maupun ras.
Akselerasi data dan target penurunan backlog
Secara teknis operasional, Gerakan Gebrak Rutilahu Tahun 2026 merupakan wujud kepatuhan hukum pemprov terhadap amanat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Langkah ini juga berjalan selaras dengan regulasi tingkat pusat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 terkait pencegahan kualitas permukiman kumuh.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan Ir. H. Novian Aswardani memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, sinergi lintas sektor telah berhasil mengeksekusi pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 25.170 unit dari berbagai sumber pendanaan. Langkah intervensi ini dilakukan di tengah tantangan angka kekurangan kepemilikan (backlog) rumah di Sumatera Selatan yang mencakup 348.051 kepala keluarga (KK).
Pada periode yang sama, program peningkatan kualitas hunian tidak layak juga telah menuntaskan perbaikan terhadap 4.094 unit rumah. Intervensi fisik ini secara bertahap memotong angka total backlog rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan yang secara akumulatif masih berada di angka 495.204 KK.
Memasuki tahun anggaran 2026, Disperkim Sumsel telah menetapkan target alokasi pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 25.563 unit, ditambah dengan target peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di tingkat kabupaten dan kota sebanyak 3.000 unit. Seluruh proyeksi capaian tersebut bersumber dari integrasi dana APBN, APBD, serta kontribusi pemangku kepentingan vertikal lainnya.
Di sisi lain, pemanfaatan dana non-anggaran pemerintah juga terus dioptimalkan secara terukur. Realisasi perbaikan rumah melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pada tahun 2025 mencapai 459 unit, kini dinaikkan targetnya menjadi 551 unit pada tahun 2026.
Melalui kemitraan terintegrasi ini, Program Gebrak Rutilahu 2026 tidak hanya diproyeksikan sebagai jawaban atas masalah infrastruktur fisik permukiman semata. Skema kolaboratif ini didesain secara berkelanjutan untuk menjadi daya dorong utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan, sekaligus mengembalikan esensi hunian sebagai benteng pertama kesejahteraan keluarga. (ADV)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
