Menavigasi Ruang Fiskal OKI di Tengah Himpitan Efisiensi Anggaran

Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang drastis, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memilih jalur transparansi fiskal. Kebijakan prioritas dialihkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur dan stabilitas layanan dasar, sembari merajut kolaborasi publik sebagai instrumen pengawasan pembangunan.

KAYUAGUNG, NUSALY – Semburat jingga di ufuk timur Kayuagung sore itu menjadi saksi sebuah dialog terbuka yang jarang terjadi di panggung birokrasi daerah. Dalam suasana khidmat buka puasa bersama di Pucuk Resto, Dinesty Land, Sabtu (14/3/2026), Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki memilih untuk menanggalkan bahasa formalitas dan berbicara jujur mengenai kondisi “dapur” pemerintahan yang tengah mengalami kontraksi hebat.

Apa yang disampaikan Muchendi bukan sekadar keluhan seorang kepala daerah, melainkan potret nyata mengenai dinamika fiskal yang sedang menghimpit Bumi Bende Seguguk. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, ia dihadapkan pada realitas anggaran yang menyusut signifikan. Postur anggaran di berbagai instansi strategis, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), harus mengalami efisiensi besar-besaran akibat penyesuaian dana transfer pusat dan pergeseran prioritas belanja daerah.

“Ini adalah tahun yang penuh dinamika. Kita melihat postur anggaran yang turun cukup tajam dari sebelumnya. Situasi ini menuntut pertimbangan yang luar biasa hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan,” ungkap Muchendi di hadapan representasi kolektif insan pers Kabupaten OKI yang berasal dari lintas organisasi profesi serta berbagai forum jurnalis lokal di Bumi Bende Seguguk.

Prioritas pada Kesejahteraan

Di tengah ruang fiskal yang kian sempit, Pemerintah Kabupaten OKI mengambil posisi yang jelas: manusia di atas segala-galanya. Muchendi menegaskan bahwa garis pertahanan utama dalam menghadapi krisis ini adalah stabilitas kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Baginya, kepastian hak-hak dasar pegawai, seperti gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan variabel yang tidak bisa ditawar.

Logika kebijakan ini berakar pada pemahaman bahwa birokrasi adalah motor penggerak pelayanan publik. Jika motor ini mengalami kegaduhan akibat ketidakpastian kesejahteraan, maka seluruh layanan masyarakat akan terancam lumpuh. Oleh sebab itu, pemerintah daerah rela memangkas belanja-belanja modal yang bersifat seremonial demi menjamin likuiditas daerah tetap mampu menopang belanja pegawai.

Namun, kejujuran Muchendi juga menyentuh sisi emosional kepemimpinan. Ia mengakui betapa beratnya beban moral saat harus menggeser anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan fisik demi menyeimbangkan neraca belanja pegawai. Transparansi ini secara tidak langsung membangun empati publik, bahwa kebijakan ekonomi daerah saat ini sedang berupaya melindungi hajat hidup orang banyak di internal pemerintahan agar tetap mampu melayani masyarakat di luar secara optimal.

Membangun Partisipasi Publik

Efek domino dari efisiensi ini paling terasa pada sektor infrastruktur. Dengan alokasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang hanya berkisar di angka Rp30 miliar, pemerintah daerah menghadapi tantangan geografis yang masif. Luas wilayah OKI yang mencakup kawasan daratan dan perairan luas jelas tidak sebanding dengan angka tersebut jika pembangunan hanya dilakukan dengan pola konvensional.

Menyadari keterbatasan tersebut, Muchendi menawarkan perspektif konstruktif. Ia tidak ingin keterbatasan anggaran menjadi alasan untuk berdiam diri. Sebaliknya, ia mendorong transformasi peran masyarakat dan media dari sekadar penonton menjadi mitra pengawas yang aktif. Di sinilah letak solusi yang ditawarkan: partisipasi kolektif sebagai kompensasi atas terbatasnya jangkauan teknis pemerintah.

Ia meminta jurnalis dan warganet untuk menjadi sensor sosial di lapangan. Partisipasi publik dalam melaporkan praktik pungutan liar atau titik kerusakan infrastruktur yang paling krusial menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk menentukan skala prioritas yang presisi. Dengan data yang akurat dari masyarakat, setiap rupiah yang tersisa di anggaran pembangunan dapat dieksekusi secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Saya butuh laporan dari rekan-rekan. Masukan ini adalah instrumen penguat bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi dengan sinergi, setiap kekurangan bisa kita carikan solusinya bersama,” tutur Muchendi.

Komitmen Kemitraan Strategis

Kekhawatiran mengenai terganggunya kemitraan media akibat pemangkasan anggaran kerja sama di Dinas Kominfo juga dijawab dengan pendekatan dialogis. Muchendi mengisyaratkan bahwa dalam setiap keterbatasan, selalu ada ruang untuk negosiasi dan penyesuaian. Ia menjanjikan akan mencari titik temu pada mekanisme APBD Perubahan mendatang, sembari tetap memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada publik.

Sikap ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa media adalah pilar keempat demokrasi yang harus tetap hidup meski dalam kondisi paceklik fiskal. Hubungan antara pemerintah dan pers di OKI kini sedang bergeser dari sekadar hubungan kerja sama administratif menjadi hubungan kemitraan strategis yang saling menguatkan dalam menghadapi krisis.

Secara keseluruhan, paparan jujur Muchendi di meja buka bersama ini tidak melahirkan pesimisme, melainkan sebuah pemahaman kolektif. Krisis anggaran adalah realitas, namun keberanian untuk menghadapinya dengan transparansi dan ajakan kolaborasi adalah sebuah jalan keluar.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo OKI Adi Yanto ini ditutup dengan semangat kebersamaan. Pesannya jelas: Kabupaten OKI mungkin sedang berhemat secara materi, namun mereka sedang memperkuat modal sosial melalui komunikasi yang terbuka dan kepemimpinan yang empatik. Di tengah badai ekonomi daerah, kejujuran birokrasi menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik agar tetap kokoh. (dhi)