Menembus Sekat Perbankan bagi Disabilitas di Bumi Sriwijaya

Sekretaris Daerah Edward Candra mendesak industri perbankan tidak lagi sekadar mengejar angka laba, tapi mulai serius membenahi fasilitas aksesibel agar inklusi keuangan di Sumatera Selatan tidak meninggalkan kelompok disabilitas.

PALEMBANG, NUSALY – Pelayanan jasa keuangan di Sumatera Selatan kini sedang ditantang untuk naik kelas. Bukan soal kecanggihan teknologi semata, melainkan soal keberpihakan terhadap nasabah disabilitas. Rabu (22/4/2026), di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Sekretaris Daerah Edward Candra mengingatkan bahwa inklusi keuangan tidak akan pernah tuntas jika aksesibilitas masih menjadi barang mewah bagi sebagian warga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan catatan khusus agar perbankan mulai berbenah, baik dari sisi fisik kantor maupun sistem digital. Bagi Edward, komitmen yang ditunjukkan Bank Sumsel Babel kali ini harus menjadi standar baru bagi seluruh pelaku perbankan di daerah. Inklusi, menurutnya, adalah harga mati untuk menjaga posisi Sumsel sebagai provinsi dengan tata kelola keuangan daerah terbaik di Sumatra.

“Layanan yang berimbang ini bukan sekadar bantuan sosial, tapi instrumen ekonomi. Jika kelompok disabilitas mudah mengakses bank, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih kencang,” tegas Edward. Ia ingin prestasi TP2D Sumsel yang selama ini dibanggakan selaras dengan realitas di lantai-lantai kantor bank.

Bukan Sekadar Tangga Ram

Diskusi mengenai aksesibilitas perbankan sering kali terjebak hanya pada penyediaan tangga landai (ramp). Padahal, kebutuhan kelompok disabilitas jauh lebih kompleks, menyentuh hingga ke sistem literasi dan perlindungan konsumen. Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK Sumsel, Tito Adji Siswantoro, membawa “Pedoman Setara” sebagai alat ukur. Dokumen ini menjadi kompas bagi bank untuk melihat sejauh mana mereka sudah “manusiawi” dalam melayani nasabah disabilitas.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel, Riera Ecorhynalda, mengakui beban moral tersebut. Sebagai bank milik daerah, pihaknya merasa punya tanggung jawab lebih untuk memastikan tidak ada sekat bagi siapa pun yang ingin bertransaksi. Keamanan dan kenyamanan harus dirasakan sama rata, tanpa memandang kondisi fisik nasabah.

Inklusi yang Memberdayakan

Kehadiran Kepala Dinas Sosial Achmad Tarmizi dalam pertemuan itu mempertegas bahwa urusan bank bukan cuma soal uang, tapi soal martabat dan kemandirian warga. Transformasi digital yang gencar dilakukan saat ini dituntut untuk lebih responsif gender dan aksesibel bagi semua.

Harapannya, perbankan di Sumatera Selatan tidak lagi kaku dalam melayani. Dengan pedoman yang jelas dari OJK dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, inklusi keuangan diharapkan benar-benar menjadi kekuatan yang memberdayakan, bukan sekadar statistik di atas kertas laporan tahunan. (***)