Muba Serahkan Laporan Keuangan ke BPK demi Target WTP

Langkah nyata menjaga akuntabilitas keuangan daerah terus ditunjukkan jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Penyerahan dokumen laporan keuangan secara tepat waktu menjadi sinyal kuat bahwa Bumi Serasan Sekate tidak main-main dalam menjaga transparansi anggaran di hadapan auditor negara.

PALEMBANG, NUSALY – Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang kedatangan tamu penting dari Sekayu, Selasa (31/3/2026). Wakil Bupati Muba Abdur Rohman Husen datang membawa tumpukan dokumen vital. Ia menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran terbaru untuk segera dibedah. Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ini adalah ujian integritas bagi pengelolaan duit rakyat.

Rohman tidak datang sendirian. Ia memboyong tim inti pengawal aset dan anggaran. Ada Plt Inspektur Muba Dian Marvita, Kepala BPKAD Riki Junaidi, Kepala DPMD H Ali Badri, hingga Kabag Organisasi Hj. Nurzahrawati. Kehadiran para pejabat teras ini menunjukkan satu hal. Urusan akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab kolektif. Dipantau ketat dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis di lapangan.

Apresiasi Auditor

BPK Sumsel menyambut baik langkah cepat Pemkab Muba. Kepala Bidang Pemeriksaan Cendy Avrian memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan laporan tersebut. Di mata auditor, kecepatan menyerahkan dokumen adalah indikator awal. Artinya administrasi keuangan daerah dikelola dengan manajemen yang rapi. Kerja sama yang terjalin selama ini dianggap sebagai modal kuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang sehat di Sumatera Selatan.

Laporan sudah diterima. Segera masuk meja pemeriksaan. Cendy menegaskan proses audit akan berjalan secara profesional dan objektif. Tidak ada ruang untuk kongkalikong. Setiap angka dalam laporan tersebut akan dikuliti habis. BPK ingin memastikan tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat di Muba.

Tren pengelolaan keuangan di Sumatera Selatan sebenarnya menunjukkan grafik positif. Sebagian besar pemerintah daerah sudah berhasil mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun BPK mengingatkan satu hal penting. Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus terus diperkuat. Tujuannya satu. Menjaga marwah pengelolaan keuangan negara agar tetap berada di jalur yang benar.

Target WTP

Bagi Pemkab Muba, penyerahan LKPD ini adalah bentuk tanggung jawab moral kepada publik. Wakil Bupati Rohman menegaskan keseriusan ini adalah instruksi langsung untuk menjaga akuntabilitas tanpa kompromi. Muba memasang target tinggi. Mereka optimistis bisa kembali menyabet opini terbaik dari BPK. Predikat ini dianggap krusial untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang sedang gencar membangun infrastruktur.

“Ini adalah komitmen kami untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Rohman dengan nada mantap. Ia tidak ingin ada celah sekecil apa pun yang bisa merusak citra daerah. Terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Transparansi bukan lagi pilihan. Ini adalah kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinannya.

Keyakinan meraih WTP didasarkan pada perbaikan sistem administrasi yang terus dilakukan sepanjang tahun. Pengawasan internal melalui Inspektorat diperketat. Setiap belanja daerah dipastikan memiliki payung hukum dan bukti fisik yang jelas. Rohman ingin memastikan satu hal. Saat tim auditor BPK turun ke lapangan nanti, mereka hanya akan menemukan fakta pembangunan yang sinkron dengan laporan tertulis yang diserahkan hari ini.

Kepercayaan Publik

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah fondasi utama untuk menarik investasi dan dukungan pusat. Jika laporan keuangan Muba bersih, maka kepercayaan publik akan meningkat secara otomatis. Rakyat akan merasa tenang. Pajak yang mereka bayarkan dikelola oleh tangan-tangan yang jujur dan profesional. Rohman sadar betul bahwa opini WTP adalah sertifikat kepercayaan. Harus dijaga dengan kerja keras dan integritas tinggi.

Sinergi antar-OPD di Muba menjadi kunci utama kesuksesan pelaporan ini. Koordinasi antara BPKAD, Inspektorat, hingga dinas-dinas teknis berjalan tanpa hambatan berarti. Mereka bekerja maraton untuk menyusun laporan yang akurat sebelum tenggat waktu berakhir. Semangat kebersamaan inilah yang membawa Muba tetap berada di barisan terdepan. Terutama dalam urusan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara di tingkat provinsi.

Pertemuan di kantor BPK Sumsel pun berakhir dengan catatan positif. Dokumen telah berpindah tangan. Kini giliran auditor bekerja. Pemkab Muba pulang dengan kepala tegak. Siap menanti hasil pemeriksaan dengan keyakinan penuh. Perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih masih panjang. Namun langkah hari ini adalah tonggak penting bagi masa depan Bumi Serasan Sekate yang lebih bermartabat dan transparan. (*/dhi)